Oleh: Andi Massakili
Bidang Kesehatan Masyarakat, Badko HMI Sulawesi Selatan
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Setiap keputusan dan agenda yang dibahas di dalamnya bukan sekadar urusan kelembagaan, melainkan menyangkut kepentingan dan kehidupan jutaan masyarakat Indonesia.
Namun, publik patut memberikan perhatian terhadap perbedaan tingkat kehadiran anggota DPR RI dalam dua momentum rapat yang berbeda, yakni rapat paripurna pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Kesehatan pada 11 Juli 2023 serta rapat paripurna pembukaan masa persidangan pada 10 November 2026, ketika isu penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik.
Berdasarkan pemberitaan Detikcom pada 11 Juli 2023, dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesehatan, dari total 575 anggota DPR RI, hanya 105 anggota yang hadir secara fisik. Sementara itu, 197 anggota tercatat mengajukan izin. Dengan demikian, jumlah anggota yang tercatat hadir secara fisik maupun izin adalah 302 orang.
Bandingkan dengan rapat paripurna pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2026–2027 pada 10 November 2026. Berdasarkan pengumuman Ketua DPR RI Puan Maharani, sebanyak 403 anggota tercatat hadir secara fisik, sedangkan 11 anggota mengajukan izin.
Perbedaan angka ini tentu menjadi catatan yang menarik untuk dicermati. Ketika agenda politik nasional menjadi perhatian publik dan isu terkait penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden berkembang, tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna tercatat sangat tinggi. Sementara itu, dalam momentum pengesahan regulasi yang mengatur salah satu kebutuhan paling mendasar masyarakat, yakni kesehatan, kehadiran fisik anggota DPR jauh lebih rendah.
Tentu, kita perlu memahami bahwa kedua rapat tersebut memiliki agenda, konteks, dan waktu yang berbeda. Rapat 10 November 2026 merupakan pembukaan masa persidangan, bukan rapat khusus pembahasan pemakzulan Gibran. Karena itu, perbandingan ini bukan untuk menyimpulkan bahwa seluruh anggota DPR lebih mementingkan agenda politik daripada kesehatan. Akan tetapi, perbedaan tersebut layak menjadi bahan evaluasi publik mengenai prioritas dan tanggung jawab representasi di lembaga legislatif.
Kesehatan Bukan Sekadar Agenda Legislasi
Dalam perspektif Kesehatan Masyarakat, kesehatan bukan hanya persoalan rumah sakit, dokter, obat-obatan, atau pelayanan kuratif. Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup, kesejahteraan sosial, produktivitas, dan keberlangsungan pembangunan nasional.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi salah satu regulasi penting dalam menentukan arah pembangunan kesehatan Indonesia. Di dalamnya terdapat berbagai pengaturan mengenai pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan, hingga tanggung jawab pemerintah dalam menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Artinya, pembahasan dan pengesahan regulasi kesehatan bukanlah agenda biasa. Setiap pasal yang dirumuskan memiliki konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat luas.
Ketika DPR membahas regulasi yang menyangkut nasib pasien, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta masa depan sistem kesehatan nasional, maka keterlibatan dan keseriusan anggota dewan seharusnya menjadi perhatian utama.
Kita tidak sedang membicarakan persoalan administratif semata, tetapi menyangkut bagaimana negara hadir dalam menjamin hak kesehatan masyarakat.
Mengukur Kehadiran, Mempertanyakan Tanggung Jawab
Persoalannya bukan sekadar berapa banyak anggota DPR yang hadir dalam sebuah rapat. Lebih jauh, publik berhak mempertanyakan bagaimana komitmen anggota legislatif dalam mengawal agenda-agenda yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Kehadiran memang bukan satu-satunya ukuran kualitas kerja seorang anggota DPR. Namun, kehadiran dalam rapat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kelembagaan yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi representasi rakyat.
Jika agenda politik mampu menarik perhatian dan keterlibatan anggota dewan dalam jumlah besar, maka sudah semestinya agenda yang menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat juga memperoleh keseriusan yang setara.
Jangan sampai kepentingan politik mendapatkan ruang perhatian yang besar, sementara persoalan kesehatan masyarakat hanya menjadi bagian dari agenda formal yang kurang mendapatkan perhatian publik maupun keseriusan pembahasan.
Di sinilah pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa suatu undang-undang telah disahkan. Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana proses pembahasannya berlangsung, sejauh mana keterlibatan wakil rakyat, serta bagaimana kepentingan publik benar-benar diperjuangkan dalam setiap keputusan legislasi.
Kesehatan Harus Menjadi Prioritas Negara
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap pembangunan kesehatan, kami memandang bahwa persoalan ini perlu menjadi bahan refleksi bersama.
DPR RI tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap dinamika politik dan ketatanegaraan, tetapi juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan rakyat.
Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara Pasal 34 ayat (3) menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Jaminan konstitusional tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa kesehatan bukan sekadar urusan sektoral Kementerian Kesehatan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh penyelenggara negara, termasuk DPR RI.
Oleh karena itu, kami mendorong DPR RI untuk memperkuat komitmen terhadap agenda pembangunan kesehatan nasional, meningkatkan transparansi proses legislasi, serta memastikan bahwa setiap pembahasan kebijakan kesehatan dilakukan dengan partisipasi dan keseriusan yang memadai.
Pada akhirnya, publik tidak hanya membutuhkan wakil rakyat yang hadir ketika isu politik menjadi sorotan. Publik juga membutuhkan wakil rakyat yang hadir, bekerja, dan bertanggung jawab ketika hak-hak dasar masyarakat sedang dipertaruhkan.
Sebab, kesehatan bukan sekadar urusan politik, melainkan menyangkut kehidupan manusia. Dan bagi sebuah negara yang mengaku menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat, kehadiran dalam memperjuangkan kesehatan seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab yang tidak bisa ditawar.
