Polewali Mandar, Potretnusanatara.co.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, membuat warga terpaksa memilih membeli BBM dari pengecer dengan harga yang jauh di atas harga normal.
Kondisi tersebut terjadi di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang berlangsung sejak 7 September hingga 28 September 2026. Meski Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah mengeluarkan surat edaran terkait persoalan BBM, antrean panjang dan tingginya harga BBM di tingkat pengecer masih dikeluhkan masyarakat.
Salah seorang warga Campalagian, Fatur, mengaku terpaksa membeli Pertalite dari pengecer karena tidak sanggup menunggu antrean panjang di SPBU.
“Manrasa sekali gara-gara bensin. Mauki mengantre, panjang sekali antrean. Lain pi dia, matahari panas sekali. Terpaksa beli di pengecerka tadi ini, Rp25 ribu ku belikan satu botol Aqua besar,” tuturnya, Senin (28/9/2026).
Menurut Fatur, harga BBM yang dijual pengecer tersebut sangat memberatkan masyarakat. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk mengendalikan harga sekaligus menertibkan pengecer yang menjual BBM dengan harga tinggi.
Ia juga menyarankan pemerintah daerah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi distribusi BBM dan menindak dugaan praktik pelangsiran yang dinilai turut memperparah kondisi di lapangan.
“Bagus sekali ini kalau pemerintah bentuk tim satuan tugas supaya bisa menindaklanjuti pengecer yang nakal, terutama pelangsir,” ujarnya.
Sementara itu, salah seorang pengecer BBM di Desa Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Rahmat, mengaku mendapatkan pasokan BBM dari sejumlah pengecer di Sarampu.
Ia mengatakan BBM tersebut dibelinya dengan harga Rp23 ribu per botol, kemudian dijual kembali di kiosnya dengan harga Rp25 ribu per botol.
“Ambil di Sarampu ka, Rp23 ribu ku belikan. Yah, ku jual mi Rp25 ribu satu botol full,” katanya.
Rahmat mengaku memilih membeli BBM dari pengecer lain karena antrean di SPBU cukup panjang. Selain itu, pembelian BBM di SPBU juga dibatasi, terutama untuk kendaraan roda empat.
“Rp200 ribu ji bisa diambil kalau di SPBU,” ujarnya.
Menurut Rahmat, ia harus menyisir sejumlah pengecer di wilayah Sarampu untuk mendapatkan pasokan BBM. Namun, dalam sehari ia mengaku hanya mampu memperoleh sekitar 20 botol.
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan BBM di Polewali Mandar tidak hanya berkaitan dengan antrean kendaraan di SPBU. Tingginya harga BBM di tingkat pengecer juga mulai membebani masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, dampaknya dikhawatirkan meluas terhadap aktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat. BBM menjadi kebutuhan penting bagi warga yang menggunakan kendaraan untuk bekerja, berdagang, Nelayan, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut, terutama terkait distribusi BBM, antrean di SPBU, serta harga yang dinilai tidak wajar di tingkat pengecer.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terkait pembentukan Satgas yang diharapkan dapat mengawasi distribusi BBM dan menertibkan praktik penjualan BBM di sejumlah wilayah Polman.
