Polewali Mandar, Potretnusanatara.co.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar kritik keras pembahasan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2027 oleh DPRD Polewali Mandar terlalu yang terkesan terburu-buru. Agenda yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dinilai tidak cukup untuk membedah program dan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah secara mendalam.
Pembahasan Renja OPD tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin hingga Rabu, 27–29 Juli 2026. HMI Polman menilai durasi itu berisiko membuat pembahasan program kerja pemerintah daerah hanya berakhir pada pemeriksaan administratif tanpa pendalaman terhadap substansi dan kebutuhan masyarakat.
Aktivis HMI Cabang Polman, Iqbal Yahya mengatakan setiap komisi DPRD memiliki sejumlah mitra OPD yang harus dibahas. Karena itu, menurut dia, waktu yang tersedia tidak sebanding dengan kompleksitas materi yang harus dikaji.
“Mustahil membedah Renja setiap OPD secara mendalam jika waktu pembahasannya rata-rata hanya sekitar satu jam. Forum ini bukan sekadar inventarisasi program, tetapi harus menguji target output, capaian indikator, hingga dampak nyata program bagi masyarakat,” pungkas Iqbal, Senin (27/7/2026).
Menurut Iqbal, pembahasan Renja seharusnya menjadi ruang untuk menguji apakah setiap program memiliki dasar perencanaan yang jelas, anggaran yang rasional, serta target kinerja yang dapat diukur.
Ia menilai keterbatasan waktu dapat mempersempit ruang DPRD untuk mencermati sejumlah komponen penting, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU), pagu anggaran, serta kesesuaian program dengan prioritas pembangunan daerah.
“Kalau pembahasan dipaksakan selesai dalam tiga hari, kami khawatir pendalaman substansi menjadi minim. Dewan membutuhkan waktu yang cukup untuk menguji program, mencermati anggaran, dan memastikan rencana kerja setiap OPD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
HMI Polman juga menyoroti potensi ketidakseimbangan antara jumlah OPD mitra komisi dan waktu pembahasan. Berdasarkan analisis internal HMI, satu komisi idealnya membutuhkan waktu lebih panjang untuk membedah rencana kerja sejumlah dinas teknis secara bergantian.
Keterbatasan waktu, kata Iqbal, juga dapat mempengaruhi kemampuan DPRD dalam menyelaraskan program OPD dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan serta dokumen perencanaan pembangunan daerah.
HMI khawatir pembahasan yang terlalu singkat justru mereduksi fungsi DPRD dalam menjalankan pengawasan dan pembahasan anggaran. Sebab, pembahasan Renja merupakan salah satu tahapan penting untuk memastikan program pemerintah daerah memiliki sasaran yang jelas dan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Aktivis HMI Cabang Polman, mendesak DPRD Polewali Mandar agar meninjau kembali manajemen waktu pembahasan Renja OPD 2027. Ia meminta proses pembahasan dilakukan secara lebih terbuka dan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat.
Lebih lanjut, ia juga mendorong DPRD melibatkan organisasi kepemudaan, termasuk organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Polman, dalam forum-forum yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.
Menurut dia, keterlibatan publik penting untuk memastikan program yang disusun pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.
“Perencanaan daerah harus dibahas secara partisipatif dan akuntabel. DPRD jangan hanya memastikan agenda selesai, tetapi juga memastikan setiap program yang disepakati memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat,” kata Iqbal.
HMI Polman meminta DPRD membuka ruang dialog, terutama dalam pembahasan OPD yang mengelola anggaran besar dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Mereka menilai kualitas perencanaan tidak semestinya diukur dari seberapa cepat pembahasan diselesaikan, melainkan dari seberapa dalam program diuji dan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
