Soppeng, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng resmi mencanangkan Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sekaligus melepas 243 petugas sensus yang akan bertugas menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Soppeng.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Saota Soppeng, Kamis (11/6/2026), menjadi penanda dimulainya salah satu agenda pendataan ekonomi terbesar di Indonesia yang bertujuan menghasilkan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
Kepala BPS Kabupaten Soppeng, Muhammad Rismat, S.E., M.Si., mengungkapkan bahwa berbagai tahapan persiapan telah dilakukan secara intensif guna memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sukses. Mulai dari audiensi, komunikasi, koordinasi, hingga diplomasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, instansi vertikal, asosiasi usaha, pelaku usaha, akademisi, media massa, dan mitra strategis lainnya.
Menurutnya, sinergi seluruh pihak menjadi faktor penting dalam mendukung kesuksesan sensus yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
“Sebanyak 243 petugas lapangan telah direkrut dan akan melakukan pendataan secara door to door di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Saat ini seluruh petugas juga tengah mengikuti pelatihan secara bertahap untuk memperkuat kapasitas teknis, pemahaman konsep, penggunaan aplikasi, teknik wawancara, hingga simulasi lapangan,” jelasnya.
Rismat menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pengumpulan data, melainkan upaya bersama untuk menghadirkan data ekonomi berkualitas yang dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan Indonesia di masa mendatang.
Sementara itu, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang tepat sasaran.
“Pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat. Dengan data yang valid, potensi ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM, dapat dipetakan dan dikembangkan secara optimal,” ujar Bupati.
Bupati menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia bahkan menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari pimpinan OPD, camat, kepala desa, kepala dusun hingga ketua RT/RW untuk turut mendukung dan menyosialisasikan pelaksanaan sensus di wilayah masing-masing.
Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha juga diimbau untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepada para petugas yang akan bertugas di lapangan, Bupati berpesan agar menjaga integritas, profesionalisme, objektivitas, dan kesehatan selama menjalankan tugas.
“Keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada dedikasi para petugas. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan,” pesannya.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Soppeng bersama Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Soppeng. Acara kemudian dilanjutkan dengan pelepasan resmi petugas sensus melalui pemasangan rompi, penyerahan ID Card, dan Surat Tugas secara simbolis kepada perwakilan petugas.
Dalam kesempatan tersebut, BPS Kabupaten Soppeng bersama BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis sebagai bentuk perlindungan bagi petugas selama menjalankan tugas pendataan di lapangan.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, unsur Forkopimda, para kepala SKPD, camat se-Kabupaten Soppeng, serta seluruh Petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Soppeng.
Dengan dimulainya pendataan lapangan pada pertengahan Juni ini, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghadirkan potret nyata kondisi ekonomi Kabupaten Soppeng sekaligus menjadi fondasi penting dalam merancang pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
