MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id — Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menekan angka anak putus sekolah. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat provinsi, Sabtu (2/5/2026).
Usai upacara, Suhardi mengungkapkan bahwa tingginya angka putus sekolah di Sulbar masih menjadi persoalan serius. Ia menyebut kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kemiskinan hingga persoalan sosial seperti kenakalan remaja.
“Masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Faktornya beragam, ada karena kemiskinan, ada juga karena kenakalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemprov Sulbar menargetkan sekitar 550 anak dapat kembali mengenyam pendidikan pada 2026 melalui program yang melibatkan dinas pendidikan serta pemerintah kabupaten se-Sulbar.
“Ini langkah awal. Selanjutnya, kita akan menyisir hingga sekitar seribu anak untuk dikembalikan ke sekolah,” kata Suhardi.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah daerah menyiapkan berbagai bantuan, mulai dari pembiayaan pendidikan hingga perlengkapan sekolah. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus mencegah anak kembali bekerja di usia dini.
“Kita siapkan biaya pendidikan dan perlengkapan, agar mereka tidak terbebani kondisi ekonomi orang tua dan tidak lagi menjadi tenaga kerja,” tegasnya.
Suhardi juga menekankan bahwa praktik mempekerjakan anak di bawah umur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, meski kerap terjadi akibat tekanan ekonomi. Menurutnya, upaya mengembalikan anak ke bangku sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah sekaligus bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
“Ini tanggung jawab pemerintah. Jika tidak dilakukan, berarti kita mengabaikan hak asasi manusia di bidang pendidikan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, upacara Hardiknas turut dihadiri Haris Iskandar, Widya Prada Ahli Utama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, sebagai perwakilan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, serta Pendidikan Nonformal dan Informal di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
Pemprov Sulbar menyatakan komitmennya untuk menuntaskan persoalan anak putus sekolah secara bertahap dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.
