Makassar, Potretnusantara.co.id – Kota Makassar tengah menghadapi kondisi darurat sampah. Capaian pengelolaan sampah saat ini baru sekitar 2 persen, jauh tertinggal dari target nasional sebesar 51,2 persen.
Situasi ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Sampah Kota Makassar yang berlangsung pada di Auditorium Gedung PKK Kota Makassar, Jumat (17/4/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Dewan Lingkungan Hidup, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Anggota Dewan Lingkungan Hidup, Marini Ambo Wellang, Ph.D., menegaskan bahwa penanganan sampah membutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama pada level hulu dan tengah (upstream dan midstream). Ia menyoroti pentingnya peran camat dan lurah dalam menggerakkan perubahan di masyarakat.
“Kolaborasi dan sinergi semua pihak menjadi kunci. Ke depan, akan dilakukan FGD lanjutan untuk memetakan persoalan berdasarkan karakteristik dan potensi masing-masing kecamatan,” ujarnya.
Kepala DLH Makassar menekankan perlunya transformasi sistem pengelolaan sampah. Selama ini, sebagian besar sampah masih langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa proses pemilahan.
“Tidak boleh lagi open dumping. Kita harus beralih ke sanitary landfill, di mana hanya residu yang masuk ke TPA. Pemilahan harus dimulai dari sumber,” tegasnya.
Anggota Dewan Lingkungan Hidup, Dr. Irwan Ridwan, mengungkapkan bahwa TPA Makassar saat ini berada dalam kondisi kritis dan berpotensi menjadi “bom waktu”.
“Dengan kondisi saat ini, TPA diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 18 bulan tanpa intervensi signifikan,” jelasnya.
Saat ini, hampir seluruh sampah Makassar masih bergantung pada TPA, sementara tingkat pengolahan belum mencapai 2 persen.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berskala besar, termasuk Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) di Tamangapa dengan kapasitas sekitar 1.300 ton per hari. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti RDF, gasifikasi, dan pirolisis juga mulai didorong.
FGD turut menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Meski demikian, sejumlah wilayah menunjukkan kemajuan. Kecamatan Tallo, misalnya, mampu mereduksi sekitar 50 ton dari total 89 ton sampah per hari melalui integrasi pengelolaan sampah dan urban farming.
Namun di banyak wilayah lain, masyarakat masih menganggap pembayaran retribusi sebagai alasan untuk tidak melakukan pemilahan sampah.
Data menunjukkan timbulan sampah Makassar mencapai sekitar 1.034 ton per hari, dengan lebih dari 900 ton di antaranya belum terkelola secara optimal.
Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Hj. Melinda Aksa, menyampaikan bahwa Makassar membutuhkan sekitar 300 bank sampah, namun yang aktif saat ini baru sekitar 100 unit.
“Pemilahan dari rumah tangga adalah kunci utama. Semua pihak, mulai dari RT hingga pemerintah kota, harus terlibat aktif,” tegasnya.
Pemerintah juga tengah menyiapkan tenaga edukator persampahan guna memperkuat sosialisasi dan mendorong perubahan perilaku masyarakat.
FGD ini menegaskan bahwa penanganan sampah di Makassar membutuhkan langkah luar biasa melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan peran wilayah, serta perubahan perilaku masyarakat secara menyeluruh.
