Advertorial

Proyek Sekolah Rakyat di Sambaliwali Disorot, Akses Liputan Dibatasi dan Transparansi Dipertanyakan

×

Proyek Sekolah Rakyat di Sambaliwali Disorot, Akses Liputan Dibatasi dan Transparansi Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini

Polewali Mandar, Potretnusantara.co.id – Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar mulai memasuki tahap awal pekerjaan, Kamis (16/04/2026).

Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas proyek ditandai dengan beroperasinya alat berat serta lalu lalang kendaraan pengangkut material menuju lokasi pembangunan.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) tersebut diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan akses pendidikan masyarakat. Namun, di balik harapan itu, muncul sejumlah catatan kritis yang menjadi perhatian.

Sejumlah awak media yang turun langsung ke lokasi mengaku mengalami pembatasan saat melakukan peliputan. Wartawan disebut tidak diperkenankan mengambil gambar maupun video tanpa izin dari pihak pengelola proyek.

Saat dimintai penjelasan, pekerja di lapangan mengarahkan agar koordinasi dilakukan melalui Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat atau pihak perusahaan.

Kondisi tersebut dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik, mengingat proyek menggunakan anggaran negara yang semestinya dapat diawasi secara transparan oleh masyarakat, termasuk melalui peran media.

Selain itu, proyek ini juga menuai sorotan terkait tenaga kerja. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sebagian besar pekerja diduga berasal dari luar daerah. Minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal dinilai ironis, mengingat proyek berskala besar diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.

Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan dapat memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Pemerintah daerah bersama pihak pelaksana proyek diharapkan segera melakukan evaluasi, baik dalam hal transparansi informasi maupun pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan langkah positif dalam mendukung pemerataan pendidikan. Namun, pelaksanaannya perlu tetap mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap masyarakat lokal agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Hutama Karya (Persero) belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp belum mendapat respons.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *