Makassar, Potretnusantara.co.id – Di tengah tekanan efisiensi anggaran, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memilih mengambil jalur yang tidak lazim bagi seorang kepala daerah pada umumnya.
Disaat sebagian kepala daerah atau instansi lain memilih memperbarui fasilitas jabatan dengan kendaraan dinas baru, lewat pengadaan setiap tahun.
Orang nomor satu Kota Makassar itu, justru mempertahankan penggunaan kendaraan lama sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang lebih bijak dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Munafri yang akrab disapa Appi, justru memilih tetap menggunakan kendaraan dinas pengadaan tahun 2023 dari era kepemimpinan Wali Kota sebelumnya.
Bahkan, untuk aktivitas hariannya di kantor, ia cukup menggunakan Hyundai Ioniq 5, kendaraan listrik dengan kisaran harga di angka Rp700 jutaan, tanpa perlu pergantian kenderaan baru.
“Saya sampaikan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan Dinas baru di Pemkot Makassar. Saya saja, sejak awal menjabat, kendaraan operasional mobil listrik Hyundai Ioniq 5 keluaran 2023,” ujarnya, di Kantor Bali Kota Makassar, Rabu (15/4/2026).
“Ada juga kendaraan cadangan satu unit lain seperti Toyota Alphard keluaran sekitar tahun 2022, bisa dipakai,” sambung orang nomor satu Kota Makassar itu.
Keputusan tersebut bukan sekadar simbol kesederhanaan, tetapi juga bagian dari arah kebijakan yang lebih luas, karena mendahulukan kepentingan dan kebutuhan Masyarkat.
Apalagi, di tengah tekanan penghematan anggaran dari pemerintah pusat, Munafri secara tegas menolak pengadaan kendaraan dinas baru untuk tahun 2026 di lingkup Pemkot Makassar.
Anggaran yang semula berpotensi terserap untuk sewa kendaraan, dialihkan ke program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Fokus tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, mulai dari penguatan sektor pendidikan lewat penyediaan seragam sekolah, percepatan perbaikan infrastruktur jalan hingga ke lorong-lorong permukiman.
Kemudian, dialihkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui subsidi iuran sampah gratis, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga di wilayah kepulauan.
Dengan pilihan kebijakan ini, Munafri tidak hanya menunjukkan sikap efisien dalam tata kelola anggaran, tetapi juga menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah kota berada pada peningkatan kesejahteraan warga, bukan pada kemewahan fasilitas pejabat.
Pada kesempatan ini, Appi menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan riil operasional pemerintahan di Kota Makassar.
Ia menyampaikan, kendaraan dinas yang tersedia saat ini masih sangat memadai untuk menunjang aktivitas pemerintahan.
“Jadi, saya pikir kendaraan lama yang saya pakai sekarang, sudah sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mengarahkan belanja daerah ke sektor-sektor yang lebih prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, langkah ini sangat bijak, jika dibandingkan dengan sejumlah kepala daerah lain di Sulawesi Selatan yang masih menggunakan kendaraan dinas dengan nilai fantastis dan spesifikasi terkini.
Menurut Munafri, dengan kondisi kendaraan yang relatif masih baik, pengadaan mobil dinas baru tidak menjadi prioritas.
“Kondisi medan di Makassar juga tidak ekstrem seperti di daerah lain. Jadi, saya bilang, tidak usah belanja mobil baru. Saya pakai saja yang ada (lama),” jelasnya.
“Makanya sampai hari ini saya masih mempergunakan Ioniq 5, yang bukan baru, tapi dari pemerintahan sebelumnya,” tambahnya.
Selain efisien, penggunaan kendaraan listrik juga dinilai lebih hemat karena tidak memerlukan bahan bakar minyak (BBM).
Politisi Golkar itu, juga memastikan bahwa penggunaan kendaraan listrik tersebut tidak menemui kendala berarti.
Dukungan fasilitas purna jual seperti bengkel dan dealer di Kota Makassar membuat operasional kendaraan tetap aman dan terkendali.
“Pernah ada satu kali kendala, tapi gampang. Di sini ada bengkel dan dealernya, jadi sangat aman. Kalau pun ada masalah, ada dealer yang bisa bertanggung jawab,” tuturnya.
Munafri bahkan menggambarkan kenyamanan penggunaan mobil listrik tersebut dalam aktivitas perkotaan.
“Enak dipakai, seperti naik bom-bom car di dalam kota,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Munafri kembali menegaskan bahwa tidak akan ada pengadaan kendaraan dinas, baik untuk Wali Kota maupun Wakil Wali Kota, dan kepala Dinas, sepanjang tahun 2026 ini.
“Tahun ini, saya pastikan tidak ada pengadaan mobil dinas atau mobil operasional, baik untuk Wali Kota maupun Wakil Wali Kota, serta Kepala Dinas,” tegasnya, menutup keterangan. (*)
