Makassar – Potretnusantara.co.id – Aksi demonstrasi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sains dan Teknologi Cabang Gowa Raya (Cagora) pada (19 /03/2025) kembali menarik perhatian publik. Mengusung tema Evaluasi Rezim Otoriter, aksi ini tidak hanya menolak RUU TNI, tetapi juga menyuarakan penolakan terhadap beberapa kebijakan lain, seperti MBG, Inpres No. 1 Tahun 2025, Danantara, serta mendesak penyelesaian kasus HAM dan pengesahan RUU Rampasan Aset.
Aksi ini berlangsung di dua titik, yakni di Jalan Sultan Alauddin dan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Menanggapi berbagai permasalahan yang belakangan mencuat, HMI Saintek Cabang Gowa Raya secara tegas menolak RUU TNI yang saat ini tengah dibahas secara tertutup. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Awal Anugrah, Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi tersebut.
Salah satu isu utama yang disuarakan dalam demonstrasi ini adalah potensi keterlibatan militer dalam politik praktis. Banyak pihak khawatir bahwa jika kewenangan TNI diperluas, hal ini dapat memunculkan dominasi militer dalam kehidupan politik Indonesia, bahkan memengaruhi struktur pemerintahan sipil yang dapat melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Ketua Umum HMI Komisariat Sains dan Teknologi, Muhammad Yasin, dalam pernyataan sikapnya kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, menegaskan pentingnya ketegasan dari lembaga legislatif dalam mengawasi kebijakan pemerintah pusat, baik yang berdampak nasional maupun lokal.
Setelah melalui proses demonstrasi yang cukup panjang, perwakilan dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya menemui massa aksi untuk menerima aspirasi yang disampaikan. Pertemuan tersebut berlangsung menjelang waktu berbuka puasa.
Supriadi Arif, S.Pd., M.Si., Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PPP, mengucapkan terima kasih kepada peserta aksi yang telah melakukan demonstrasi. Menurutnya, mahasiswa sangat penting sebagai agen kontrol di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugasnya.
“Mengenai RUU TNI, hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan kami. Pada tanggal 20, kami akan membahas agenda dalam rapat paripurna. Saya tegaskan, agenda ini belum ada penetapan resmi dari pusat. Tentu, aspirasi yang disampaikan akan kami bawa sebagai bahan pertimbangan dalam rapat pusat. Saya berharap teman-teman tetap mempertahankan sikap kritiknya,” ujar Supriadi Arif.
Muhammad Yasin juga menambahkan, meskipun RUU TNI masih dalam tahap agenda, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan harus tetap bersikap tegas dan mengawal isu ini dengan hati-hati. “Jangan sampai ada hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan untuk mengesahkan kebijakan ini secara tergesa-gesa,” tegasnya.
Setelah menerima aspirasi dari HMI Komisariat Sains dan Teknologi Cabang Gowa Raya, Supriadi Arif menutup pertemuan tersebut. Massa aksi pun meninggalkan lokasi demonstrasi dengan penuh semangat, merasa aspirasinya telah didengar.
