Mamuju – Potretnusantara.co.id – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengadakan rapat kerja bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, serta membahas rencana kegiatan OPD untuk Tahun Anggaran 2025. Rapat kerja ini berlangsung di ruang Komisi III DPRD dari tanggal 13 hingga 15 Januari 2025.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Fredy Boy, didampingi oleh Sekretaris Komisi, Harun Lululangi, serta sejumlah anggota Komisi III lainnya, dihadiri oleh perwakilan dari berbagai OPD yang menjadi mitra kerja. Dalam kesempatan tersebut, Komisi III menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta perlunya penyesuaian program kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Barat, Fredy Boy, menyampaikan bahwa evaluasi dan monitoring ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan penggunaan APBD berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. “Kami ingin memastikan bahwa alokasi anggaran yang telah disepakati untuk tahun 2024 benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal, dan program-program yang direncanakan untuk tahun 2025 dapat menjawab kebutuhan pembangunan di daerah,” ujar Fredy.
Rapat kerja ini juga menjadi forum diskusi antara DPRD dan OPD untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tahun 2024 dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pada tahun berikutnya.
Melalui rapat kerja bersama mitra Komisi III ini, Wakil Ketua Komisi memberikan beberapa catatan terkait hasil rapat. “Hal-hal yang menjadi catatan antara lain, dari semua OPD mitra Komisi III, serapan anggaran sudah sesuai harapan. Namun, terkait dengan PAD, hampir semua OPD tidak mencapai target, bahkan sangat jauh dari target yang ditetapkan,” ucap Fredy.
Lanjutnya, “Saran kami untuk OPD adalah agar lebih kreatif dan inovatif guna mengejar target PAD yang telah ditetapkan bersama. Catatan khusus untuk Dinas ESDM, PU, dan Lingkungan Hidup, karena mereka adalah OPD yang berpotensi besar dalam menyumbang PAD, jika ditunjang dengan peralatan yang memadai serta inovasi dari dinas terkait.” Tutup Wakil Ketua Komisi III.
Hasil dari rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan APBD pada tahun-tahun mendatang, serta memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.
#Humas_DprdSulbar
