Opini Oleh: Dino Alfin Hamid
Pembentukan kota madya merupakan syarat penting bagi sebuah provinsi yang ingin berkembang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pemerintahan. Salah satu tujuan dari rencana ini adalah agar Mamuju, sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Barat, dapat memenuhi syarat tersebut. Oleh karena itu, Mamuju perlu mempersiapkan diri untuk menjadi kota madya, yang juga mengharuskan pemindahan ibu kota kabupaten setelah pembentukan kota madya tersebut.
Pembentukan Kabupaten Mamuju Baru: Potensi dan Tantangan
Pembentukan Kabupaten Mamuju Baru kini menjadi isu hangat di kalangan masyarakat Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Langkah ini memunculkan beragam pendapat. Sebagian besar masyarakat menyambutnya sebagai langkah positif yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Namun, di sisi lain, banyak pihak yang mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola kabupaten baru, terutama terkait dengan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
Potensi Positif Pemindahan Kabupaten Mamuju: Bonehau sebagai Cikal Bakal
Salah satu alasan utama pemindahan Kabupaten Mamuju Baru adalah untuk memanfaatkan potensi wilayah Bonehau, yang meliputi Kecamatan Kalumpang. Bonehau merupakan kawasan dengan sejarah panjang di Sulawesi Barat. Wilayah ini termasuk dalam lima kecamatan tertua di provinsi ini, yaitu:
- Kecamatan Mamuju
- Kecamatan Pasangkayu
- Kecamatan Budong-Budong
- Kecamatan Tapalang
- Kecamatan Kalumpang
Dari lima kecamatan tersebut, tiga telah dimekarkan menjadi kabupaten: Mamuju (sekarang Kabupaten Mamuju), Pasangkayu (sekarang Kabupaten Mamuju Utara), dan Budong-Budong (sekarang bagian dari Kabupaten Mamuju Tengah). Namun, beberapa kecamatan, seperti Kalumpang, masih belum mengalami pemekaran meskipun memiliki luas wilayah yang sangat besar dan potensi yang signifikan.
Kecamatan Kalumpang, dengan luas 1.792,55 km² yang meliputi 13 desa di Kecamatan Bonehau dan 14 desa di Kecamatan Tommo, memiliki peranan penting dalam pembangunan Kabupaten Mamuju. Pemekaran yang baru-baru ini dilakukan di Kecamatan Kalumpang, yang melibatkan Kecamatan Papalang dengan luas hanya 201,92 km², patut dipertanyakan apakah pemekaran ini sudah mempertimbangkan potensi dan keseimbangan wilayah. Pemekaran daerah seharusnya tidak hanya memperhatikan luas wilayah, tetapi juga jumlah penduduk dan potensi ekonomi agar lebih efektif.
Bonehau sebagai Pusat Daerah Otonomi Baru (DOB)
Bonehau, yang direncanakan menjadi pusat DOB Kabupaten Mamuju Baru, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor pariwisata dan pertanian. Pemekaran ini bisa membuka peluang untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal dan memberi ruang bagi perkembangan sektor ekonomi yang selama ini kurang mendapat perhatian. Dengan otonomi yang lebih besar, kabupaten baru ini diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.
Selain itu, pembentukan Kabupaten Mamuju Baru dapat mempercepat proses pembangunan di wilayah-wilayah yang selama ini terkendala oleh jarak dan akses terbatas ke pusat pemerintahan. Pemekaran ini diharapkan dapat memperpendek birokrasi, sehingga pelayanan publik dapat lebih efisien dan cepat. Pembagian wilayah yang lebih kecil memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fokus menangani isu-isu lokal, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur yang merata.
Tantangan yang Harus Dihadapi
Meski memiliki potensi besar, pemindahan Kabupaten Mamuju Baru bukan tanpa tantangan. Salah satu kekhawatiran utama adalah kesiapan anggaran dan infrastruktur. Pembentukan kabupaten baru memerlukan investasi besar dalam pembangunan gedung pemerintahan, fasilitas umum, serta sarana dan prasarana yang memadai. Jika tidak diatur dengan baik, proses ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran yang justru mengganggu keseimbangan keuangan daerah.
Di samping itu, pemekaran wilayah dapat memicu persaingan antara daerah induk, yaitu Kabupaten Mamuju, dan kabupaten baru. Konflik terkait pembagian sumber daya, wilayah, dan kewenangan administratif bisa muncul jika tidak ada komunikasi yang baik antara kedua pihak. Untuk menghindari potensi ketegangan, pemerintah harus mengedepankan prinsip inklusivitas dan memastikan bahwa pembentukan kabupaten baru benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.
Pentingnya Perencanaan yang Matang
Penting bagi pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Mamuju, dan pemerintah pusat untuk melakukan kajian mendalam sebelum melanjutkan pembentukan Kabupaten Mamuju Baru. Pemekaran wilayah bukan hanya soal pembagian administratif, tetapi juga soal kesiapan untuk mengelola sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Tanpa perencanaan yang matang, pembentukan kabupaten baru justru bisa menjadi beban bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa pembentukan kabupaten baru ini tidak hanya didorong oleh kepentingan politis atau tekanan dari kelompok tertentu, tetapi benar-benar didorong oleh kebutuhan masyarakat yang jelas. Proses pemekaran harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh warga.
Kesimpulan
Pemindahan Kabupaten Mamuju Baru berpotensi membawa dampak positif bagi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, asalkan diiringi dengan perencanaan yang matang dan kesiapan infrastruktur yang memadai. Namun, pemerintah harus waspada terhadap tantangan yang bisa muncul, seperti pemborosan anggaran dan potensi konflik antar daerah. Jika dilaksanakan dengan baik, pemekaran wilayah ini bisa menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan pembangunan yang lebih merata di Sulawesi Barat.
