Makassar – Potretnusantara.co.id – Proyek Strategis Nasional yang telah diresmikan presiden Joko Widodo yakni Makassar New Port di bawah tanggung jawab PT. Pelindo IV Makassar mendapat sorotan tegas dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan (BADKO HMI SULSELBAR).
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Lingkungan Hidup BADKO HMI SULSELBAR, Ahmad Muzawir Saleh pada Kamis (03/10/2024).
Menurut Muzawir, Makassar New Port disinyalir tidak memiliki perizinan lengkap terkait reklamasi laut.
“Kami mensinyalir berdasarkan kajian bahwa Makassar New Port dalam perizinan Pemanfaatan Kawasan Laut tidak lengkap, begitupun dengan izin AMDAL nya” ungkap Muzawir.
Hal itu menurutnya tentu harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum karena berkaitan dengan dugaan kerusakan lingkungan hidup yang akan berdampak banyak terhadap kehidupan masyarakat.
“Olehnya itu dalam tuntutan kami, Makassar New Port harus mampu menunjukkan kelengkapan izin pemanfaatan kawasan laut dan AMDAL nya, apabila memang tidak terpenuhi maka kami minta Dirjen Perhubungan Laut untuk menyetop operasional Makassar New Port karena itu berkaitan dengan kemaslahatan ekosistem laut dan masyarakat luas” jelasnya.
Olehnya itu, jika memang hal itu tidak dimiliki lengkap oleh Makassar New Port maka ia melanggar UU nomor 39 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja,
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/Permen-KP/2020 tahun
2020 tentang izin lokasi, izin pengelolaan, dan izin lokasi di laut.
Olehnya itu, ia mengatakan bersiap untuk melakukan aksi unjuk rasa dan pengawalan isu terkait hal tersebut.
