Presiden Prabowo Resmikan Empat Pulau untuk Aceh

Jakarta, Potretnusantara.co.id – Sebuah babak baru dalam penyelesaian batas wilayah resmi dimulai. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menetapkan bahwa empat pulau yang selama ini menjadi perbincangan antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara kini resmi menjadi bagian dari wilayah Provinsi Aceh. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat yang digelar melalui video conference pada Selasa, (17/62025).

Keempat pulau tersebut, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang, telah menjadi sumber perbedaan persepsi administratif selama bertahun-tahun. Namun kini, lewat penandatanganan “Kesepakatan Bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara” oleh Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Wisma Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, kesepahaman tersebut akhirnya tercapai.

Dalam sesi video conference yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa penetapan Presiden didasarkan pada bukti otentik dari dokumen lama Keputusan Menteri Dalam Negeri yang memperjelas status keempat pulau.

“Jadi kami telah membicarakan soal 4 pulau dan alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita ketemu dokumen lama Keputusan Mendagri tentang kesepakatan dua gubernur yang pada waktu itu ditandatangani oleh Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatra Utara, yang menyepakati bahwa empat pulau itu masuk ke dalam wilayah Aceh, Pak,” terang Dasco.

Presiden Prabowo pun menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan di tengah keragaman wilayah. “Saya kira prinsip bahwa kita satu, karena NKRI saya kira itu selalu jadi pegangan kita, tapi Alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama penyelesaian saya kira baik sekali,” ucap Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden meminta agar keputusan ini dijelaskan kepada publik secara terbuka untuk mencegah timbulnya salah paham di masyarakat. “Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terhadap rakyat. Kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang, jadi kita semua perlu untuk terus menjaga kondisi ini,” tutur Kepala Negara.

Keputusan ini tak hanya menyelesaikan polemik lintas provinsi secara damai, tetapi juga mencerminkan pendekatan pemerintahan Presiden Prabowo yang mengedepankan dialog, persatuan dan dasar hukum yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan nasional.