Oleh: Prof. Dr. Mustari Mustafa, M.Pd
(Presidium KAHMI Sulsel)
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – “Wakil rakyat seharusnya merakyat.”
Bait lagu Iwan Fals itu bukan sekadar lirik. Ia adalah pengingat yang paling sederhana tentang apa arti kata wakil. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mestinya menjadi corong suara rakyat. Mereka duduk di dewan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memperjuangkan nasib dan kebutuhan rakyat yang telah memilihnya. Di situlah doktrin klasik kedaulatan rakyat menemukan maknanya: kekuasaan legislatif itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. _Of the people, by the people, and for the people._
Logika yang sama berlaku untuk jabatan Wakil Presiden. Jika dijelaskan secara sederhana, makna Wakil Presiden kurang lebih serupa dengan analogi di atas. Wakil Presiden adalah pejabat dan lembaga yang mewakili Presiden. Kerja dan fungsinya mengacu pada keperluan Presiden. Ia menjalankan perintah dan petunjuk Presiden, baik secara tata aturan maupun fungsi lainnya. Bahkan, ia mesti memberi penguatan kinerja serta ikut bertanggung jawab atas naik turunnya kinerja dan pamor Presiden.
Karena itu, Wakil Presiden tidak boleh membuat agenda dan gerakan sendiri. Ia tidak boleh memanfaatkan panggung Wakil Presiden untuk kepentingan pribadi maupun golongan di luar kepentingan Presiden. Begitu ia mulai membangun panggung sendiri, ia telah mengkhianati makna kata wakil itu sendiri.
Saya teringat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sebuah pembicaraan publik, beliau pernah menjelaskan dengan sangat jernih bahwa Wakil Presiden itu adalah pembantu Presiden. Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan membuat keputusan setingkat Keputusan Presiden (Keppres) atau Instruksi Presiden (Inpres). Tidak ada istilah “Kepwapres” atau “Inwapres” dalam tradisi ketatanegaraan Indonesia.
Pada akhirnya, tidak ada pula pertanggungjawaban Wakil Presiden secara terpisah dalam arti konstitusional. Pihak yang bertanggung jawab secara konstitusional dalam menjalankan pemerintahan adalah Presiden. Seorang diri. Ini penting untuk dipahami, karena seringkali publik salah menempatkan posisi Wakil Presiden seolah-olah ia adalah presiden kedua, atau presiden bayangan yang memiliki kekuasaan sendiri. Apa artinya ini dalam praktik?
Wahai Wakil Presiden, bekerjalah untuk Presiden. Buatlah beban Presiden menjadi lebih ringan dalam melayani bangsa dan negara dengan penduduk hampir 300 juta jiwa ini. Jadilah sosok yang disukai sekaligus sahabat dekat Presiden. Jadilah orang pertama yang dihubungi Presiden jika menghadapi kesulitan. Jadilah tempat Presiden berkeluh kesah, bertukar pikiran, dan menguji gagasan sebelum gagasan itu diumumkan ke publik.
Wakil Presiden adalah “kembaran Presiden” yang bekerja di balik layar, tetapi pikiran dan pendapatnya selalu didengar serta dipakai oleh Presiden. Ruang kerja Wakil Presiden bukanlah di depan panggung, melainkan di belakang panggung. Ia akan selalu menjadi penyelamat jika orkestrasi kekuasaan mengalami guncangan akibat kerasnya dinamika dalam sistem demokrasi terbuka.
Di sinilah kita sering salah paham. Kita sering mengukur Wakil Presiden dari seberapa sering ia tampil di televisi, seberapa keras suaranya di media sosial, atau seberapa besar massa yang bisa ia kumpulkan. Padahal, ukuran yang benar justru sebaliknya: seberapa tenang ia bekerja, seberapa kuat ia menopang Presiden, dan seberapa besar ia mampu membuat pemerintahan berjalan tanpa kegaduhan.
Dengan demikian, sosok Wakil Presiden yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan jabatan saat ini sebenarnya sangat bergantung pada Presiden sendiri. Ketergantungan yang krusial ini mencakup dua hal. Pertama, intensitas komunikasi Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, intensi atau perhatian, pikiran, dan fokus pada tugas utama yang sejak awal, sekali lagi, sejak awal disadari keduanya sebelum bekerja sama memimpin pemerintahan.
Sebab, Wakil Presiden yang dibutuhkan saat ini bukanlah sosok pendulang suara _(vote getter)_ untuk memenangkan pemilihan presiden. Masa kampanye sudah selesai. Yang kita butuhkan sekarang adalah sosok yang mampu melanjutkan kerja pemerintahan, bahkan mengangkat keterpurukan kinerja Presiden yang datanya sejauh ini sudah sama-sama kita ketahui.
Oleh karena itu, calon Wakil Presiden pengganti yang kita harapkan saat ini bukanlah sosok yang sekadar disodorkan oleh ormas, kelompok-kelompok yang menganggap dirinya kritis, vokal, atau memiliki massa besar. Bukan pula yang lahir dari pernyataan dukungan kampus, ormas keagamaan, atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekalipun. Kita jangan ikut campur _(cawe-cawe)_ dalam proses penentuan Wakil Presiden ini.
Biarkan Presiden sendiri yang merenung dan memastikannya. Biarkan Presiden berdialog dengan dirinya sendiri dan berkonsultasi dengan nuraninya. Berikan keleluasaan kepada Presiden untuk melakukan kalkulasi batin dan kalkulasi ruhani melalui meditasi serta sublimasi diri, guna menyatukan “aku Presiden” dan “aku Wakil Presiden”.
Sebab, pada dasarnya, Presiden dan Wakil Presiden adalah “aku” yang terbagi namun tetap satu, dan tetap Presidenlah pemilik “aku” (kekuasaan dan kewenangan) yang sebenarnya. Wallahualam.
Editor: S PNs

















