MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggandeng sejumlah perusahaan untuk membantu menyediakan akses listrik gratis bagi masyarakat miskin melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah ini dilakukan untuk mengatasi masih adanya sekitar 36.000 kepala keluarga (KK) di Sulbar yang belum menikmati aliran listrik.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Sulbar dan sejumlah pelaku usaha terkait program Pelita Sulbar (Pemberdayaan Listrik Terintegrasi untuk Sulawesi Barat). Penandatanganan berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar Suhardi Duka pada Jumat (30/10/2026).
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, mengatakan keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya melibatkan sektor swasta, termasuk perusahaan pertambangan, melalui program CSR.
“Jadi Sulbar itu saat ini masih defisit 36.000 KK kita yang belum berlistrik, kemampuan fiskal APBD maupun APBN sangat terbatas, jadi kita menempuh segala cara, salah satu di antaranya itu menarik sektor pertambangan untuk berkontribusi terhadap pemenuhan itu melalui CSR,” kata Bujaeramy.
Dia menjelaskan, pada tahap awal program Pelita Sulbar, sekitar 21 rumah tangga sasaran akan mendapatkan bantuan pemasangan instalasi listrik tanpa dipungut biaya. Seluruh biaya pemasangan tersebut akan ditanggung oleh perusahaan yang terlibat.
“Jadi perusahaan nantinya akan memasangkan listrik pada rumah tangga sasaran yang belum punya listrik, itu tanpa biaya, jadi biaya ditanggung perusahaan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagalistrikan ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, mengatakan program tersebut merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas akses listrik dengan melibatkan dunia usaha.
Menurutnya, rasio elektrifikasi Sulbar saat ini baru mencapai 91,02 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 9 persen masyarakat atau kurang lebih 36.000 KK yang belum menikmati layanan listrik.
“Sehingga muncullah inisiatif kita bisa membangun kerja sama dengan para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, utamanya listrik hemat dan murah,” ujar Qamaruddin.
Dia menyebutkan, saat ini terdapat lima perusahaan yang telah bergabung dalam tahap awal program Pelita Sulbar. Kelima perusahaan tersebut diharapkan menjadi percontohan bagi pelaku usaha lainnya untuk turut berkontribusi.
Pemprov Sulbar berharap kolaborasi dengan sektor swasta dapat terus diperluas sehingga semakin banyak rumah tangga yang memperoleh akses listrik secara gratis. Program ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan anggaran daerah.
