Advertorial

DPRD dan Gubernur Sulbar Sepakati KUA-PPAS 2026, Belanja Operasional Rp 1,6 T

×

DPRD dan Gubernur Sulbar Sepakati KUA-PPAS 2026, Belanja Operasional Rp 1,6 T

Sebarkan artikel ini

MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam rapat paripurna pada Jumat (15/8/2025) dan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) 2026.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S. Mengga, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar.

Gubernur Suhardi Duka mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan, terutama karena besaran dana transfer dari pemerintah pusat masih berdasarkan estimasi.

“Kita sudah tanda tangan dan sepakat. Namanya juga PPAS, karena dana transfer dari pusat masih dalam bentuk estimasi. Bisa saja terjadi perubahan signifikan saat pembahasan lebih lanjut setelah dana transfer ditetapkan,” ujar Suhardi Duka.

Ia menjelaskan, arah belanja APBD 2026 akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terdapat lima prioritas utama yang telah disepakati untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Meski demikian, Suhardi Duka mengakui ruang fiskal pemerintah daerah masih terbatas karena sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan eksekutif dan legislatif.

“Gaji itu tidak bisa dihindari. Total belanja operasional mencapai Rp 1,6 triliun. Artinya, hanya sekitar Rp 400 miliar yang bisa dialokasikan untuk pembangunan, dengan belanja modal sekitar Rp 200 miliar lebih,” jelasnya.

Dengan ditandatanganinya kesepakatan KUA-PPAS 2026, Pemprov Sulbar dan DPRD selanjutnya akan melanjutkan tahapan penyusunan RAPBD 2026.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi dasar penyusunan anggaran yang lebih terarah, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan masyarakat Sulawesi Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *