Polewali Mandar, Potretnusantara.co.id -Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menjelaskan mekanisme penentuan jumlah dan penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. DPMD menyebut, satu TPS dapat menampung maksimal 700 pemilih.
Kepala DPMD Polman, Alimuddin, mengatakan jumlah TPS di setiap desa ditentukan berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan mempertimbangkan kesiapan penyelenggaraan dan ketersediaan anggaran.
Penjelasan itu disampaikan menyusul keberatan warga Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Alu. Puluhan warga sebelumnya mendatangi Kantor DPMD Polman, Senin (9/11/2026), untuk meminta penambahan TPS karena menilai lokasi pemungutan suara sulit dijangkau akibat kondisi geografis desa.
Alimuddin mengakui, penempatan TPS di Desa Pao-Pao menjadi persoalan karena satu TPS harus melayani pemilih dari tiga dusun. Jarak antarpemukiman yang berjauhan membuat sebagian warga harus menempuh perjalanan cukup jauh. Bahkan, ada warga yang harus menyeberangi sungai untuk mencapai lokasi pemungutan suara.
Kondisi tersebut menjadi alasan warga meminta penambahan TPS agar lokasi pemungutan suara lebih dekat dengan permukiman.
Namun, Alimuddin mengatakan penambahan TPS tidak dapat dilakukan begitu saja. Selain mempertimbangkan jumlah pemilih, pemerintah juga harus memperhitungkan kesiapan teknis dan anggaran Pilkades yang telah dialokasikan melalui APBD dan dimasukkan dalam perubahan anggaran.
Karena itu, ruang untuk menambah TPS pada tahap persiapan saat ini dinilai sangat terbatas.
Persoalan penempatan TPS juga terjadi di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian. Lima TPS di desa tersebut dipusatkan di satu lokasi, yakni lapangan desa. Kebijakan itu, menurut Alimuddin, diambil berdasarkan kesepakatan panitia Pilkades, pemerintah desa, para calon kepala desa, serta unsur pengamanan.
Meski telah disepakati, penempatan tersebut tetap menuai keberatan dari sejumlah warga yang tinggal jauh dari lapangan. Mereka meminta agar TPS ditempatkan di masing-masing dusun untuk memudahkan akses pemilih.
“Ada beberapa warga yang rumahnya jauh dari TPS kemudian memprotes penempatan tersebut. Mereka menginginkan agar TPS berada di setiap dusun,” jelas Alimuddin.
Di sisi lain, Koordinator Aliansi Masyarakat Alu, Andi Agung, menyebut tuntutan penambahan TPS di Desa Pao-Pao telah disampaikan jauh sebelum tahapan Pilkades dimulai. Usulan itu, kata dia, juga telah dibawa dalam rapat koordinasi bersama tim kabupaten.
Andi Agung membandingkan jumlah TPS di Pao-Pao dalam beberapa pelaksanaan pemilihan. Pada Pemilu sebelumnya terdapat sembilan TPS, kemudian lima TPS saat Pilkada, sedangkan dalam Pilkades kali ini hanya ditetapkan tiga TPS.
Menurutnya, penentuan jumlah TPS seharusnya turut memperhatikan karakteristik wilayah Pao-Pao yang memiliki medan sulit dan jarak antardusun berjauhan.
Aliansi Masyarakat Alu meminta pemerintah daerah dan pihak terkait mengevaluasi penempatan TPS agar kondisi geografis tidak menjadi hambatan bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
Bagi warga, kemudahan menjangkau TPS bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian penting untuk memastikan seluruh pemilih dapat berpartisipasi dalam Pilkades.
