MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Asistensi Rencana Kerja (Renja) untuk mematangkan program prioritas tahun anggaran 2026.
Rapat digelar di ruang rapat Kantor Bapperida Sulbar, Senin (23/6/2025). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan rencana kerja BPKPD selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat dipimpin Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo. Sejumlah pejabat struktural BPKPD turut hadir, di antaranya Sekretaris BPKPD Fahri Yusuf, Kabid Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2IT) Faika Kadriana Ishak, Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Muhammad, Kabid Pendapatan Daerah Nuruddin Rahman, Kabid Penatausahaan dan Kas Daerah Andi Kustia Hatta, serta Kabid Barang Milik Daerah A. Bisyri.
Dalam arahannya, Masriadi menekankan pentingnya asistensi Renja sebagai momentum untuk mempertajam program dan kegiatan BPKPD yang akan dilaksanakan pada 2026.
Menurutnya, setiap program harus disusun secara tepat sasaran dan memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
“Renja bukan sekadar formalitas dokumen, tapi merupakan strategi konkret untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan. Kita harus pastikan setiap program memiliki dampak nyata dan relevan dengan kebutuhan fiskal dan pelayanan publik,” tegas Masriadi.
Rapat tersebut juga dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat. TAPD memberikan sejumlah masukan strategis untuk menyelaraskan rencana kerja BPKPD dengan target pembangunan daerah pada 2026.
Asistensi Renja sekaligus menjadi ruang evaluasi untuk mengintegrasikan indikator kinerja, menyelaraskan program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperkuat koordinasi antarbidang di lingkungan BPKPD.
Sejumlah fokus utama turut dibahas dalam penyusunan Renja BPKPD 2026. Di antaranya penguatan sistem informasi keuangan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi layanan, efisiensi belanja, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.
Pembahasan berlangsung interaktif melalui pemaparan dan masukan dari masing-masing kepala bidang. Setiap bidang didorong memastikan program yang dirancang memiliki target yang jelas, terukur, dan dapat memberikan dampak terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Melalui asistensi tersebut, BPKPD Sulbar menegaskan komitmennya menyiapkan perencanaan yang lebih matang dan terukur untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel pada 2026.
