Polewali Mandar, Potretnusanatara.co.id – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Barat menetapkan sejumlah program strategis melalui Rapat Pleno I dengan mengusung tema “Menguatkan Civil Sociaty dan Membangun Peradaban” yang diikuti seluruh Ketua Umum HMI Cabang se-Sulawesi Barat.
Dalam pertemuan tersebut menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi organisasi sekaligus menetapkan arah kebijakan BADKO HMI Sulawesi Barat selama masa kepengurusan. Sejumlah agenda dibahas, mulai dari penguatan kaderisasi, pembinaan aparatur organisasi, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengawalan sejumlah persoalan publik di Sulawesi Barat.
Ketua Umum BADKO HMI Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan, mengatakan Pleno I menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh jajaran pengurus dalam menjalankan amanah organisasi.
“Pleno I ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi titik awal untuk memastikan seluruh pengurus memiliki visi dan komitmen yang sama dalam menjalankan roda organisasi. Kami ingin BADKO HMI Sulawesi Barat hadir sebagai organisasi yang progresif, responsif terhadap persoalan masyarakat, serta mampu melahirkan kader yang berkualitas dan berintegritas,” ujar Muhammad Ridwan.
Dalam internal, BADKO HMI Sulawesi Barat menetapkan sejumlah rekomendasi yang berfokus pada penguatan sistem perkaderan dan tata kelola organisasi. Agenda tersebut mencakup pengawalan perkaderan, pembentukan Badan Pengelola Latihan (BPL) di tingkat cabang, pembaruan basis data organisasi, penerbitan kartu anggota, pelaksanaan Jambore Perkaderan, serta pembentukan Dana Amal Perkaderan.
Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) BADKO HMI Sulawesi Barat, Ahmad Muslim, mengatakan penguatan sistem organisasi menjadi salah satu prioritas yang dihasilkan dalam Pleno I.
“Melalui Pleno I ini kami memperkuat sistem pembinaan aparatur organisasi agar setiap pengurus memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Organisasi yang kuat lahir dari tata kelola yang baik, disiplin administrasi, serta komitmen seluruh pengurus dalam menjalankan program kerja secara profesional dan akuntabel,” kata Ahmad Muslim.
Selain agenda internal, BADKO HMI Sulawesi Barat juga menetapkan sejumlah rekomendasi eksternal. Organisasi tersebut berkomitmen mengawal persoalan kawasan hutan lindung, pertambangan, tenaga P3K paruh waktu, serta tata kelola keuangan desa.
BADKO HMI Sulawesi Barat juga mendorong pembentukan Dewan Kesehatan Rakyat dan akan melakukan kajian ilmiah terkait rencana pengembangan industri logam tanah jarang atau rare earth elements (LTJ) di Sulawesi Barat.
Sejumlah rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya BADKO HMI Sulawesi Barat untuk memperkuat fungsi organisasi sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus menjalankan peran kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan dan persoalan pembangunan daerah.
Dengan berakhirnya Pleno I, BADKO HMI Sulawesi Barat menyatakan akan mengawal dan mengimplementasikan seluruh keputusan yang telah disepakati. BADKO HMI Sulawesi Barat berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat dalam mengawal agenda pembangunan di Sulawesi Barat.
