Oleh: Wahyu, SE., M.M.
Akademisi
Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.178 per dolar Amerika Serikat pada awal Juni 2026 sebelum kembali menguat ke kisaran Rp17.703 per dolar AS seharusnya tidak hanya dipandang sebagai fluktuasi pasar yang biasa terjadi. Kondisi ini merupakan alarm serius yang menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia masih menyimpan berbagai persoalan struktural yang belum terselesaikan secara mendasar.
Setiap kali rupiah mengalami tekanan, publik hampir selalu disuguhkan penjelasan yang sama. Pemerintah dan otoritas ekonomi cenderung mengaitkannya dengan faktor eksternal seperti tingginya suku bunga Amerika Serikat, konflik geopolitik di Timur Tengah, penguatan dolar AS, ketidakpastian ekonomi global, hingga kenaikan harga energi dunia. Semua faktor tersebut memang nyata dan memiliki pengaruh terhadap pergerakan pasar keuangan internasional.
Namun sebagai bangsa yang telah lebih dari dua dekade menjalani reformasi ekonomi, pertanyaan yang layak diajukan adalah: mengapa rupiah selalu menjadi salah satu mata uang yang paling rentan ketika gejolak global terjadi?
Jika fundamental ekonomi Indonesia benar-benar kokoh sebagaimana yang sering disampaikan dalam berbagai forum resmi, seharusnya tekanan eksternal tidak selalu berdampak besar terhadap stabilitas rupiah. Faktanya, hampir setiap gejolak global selalu diikuti oleh pelemahan nilai tukar, keluarnya modal asing, meningkatnya biaya impor, dan munculnya kekhawatiran pasar terhadap prospek ekonomi nasional.
Persoalan ini menunjukkan bahwa akar masalah tidak semata-mata berasal dari luar negeri. Terdapat kelemahan struktural di dalam negeri yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Ketergantungan pada Dolar Masih Terlalu Tinggi
Salah satu sumber kerentanan terbesar ekonomi Indonesia adalah ketergantungan yang berlebihan terhadap dolar Amerika Serikat.
Sebagian besar transaksi perdagangan internasional, pembayaran utang luar negeri, impor energi, impor bahan baku industri, hingga transaksi investasi masih menggunakan dolar sebagai instrumen utama. Akibatnya, setiap kali dolar menguat, biaya ekonomi nasional otomatis meningkat.
Padahal pemerintah telah bertahun-tahun menggaungkan diversifikasi transaksi internasional melalui penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT). Sayangnya, implementasi kebijakan tersebut masih berjalan lambat dan belum mampu mengurangi dominasi dolar secara signifikan.
Selama ketergantungan tersebut masih tinggi, Indonesia akan terus berada dalam posisi reaktif terhadap dinamika ekonomi global dan sulit mencapai kemandirian ekonomi yang sesungguhnya.
Program MBG Jangan Hanya Menjadi Mesin Belanja Negara
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang menghabiskan anggaran dalam jumlah sangat besar. Secara substansi, program ini patut diapresiasi karena bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
Namun terdapat pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pemerintah. Apakah MBG hanya akan menjadi program distribusi anggaran, atau mampu menjadi instrumen penggerak produksi nasional?
Apabila kebutuhan bahan pangan, protein hewani, susu, sayuran, hingga bahan baku pendukung masih bergantung pada pasokan dari luar daerah atau bahkan impor, maka dampak ekonomi yang dihasilkan akan jauh dari optimal. Bahkan dalam jangka panjang kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan devisa dan memperbesar tekanan terhadap neraca perdagangan.
Program MBG seharusnya didesain sebagai program pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemerintah perlu memastikan sedikitnya 80 persen kebutuhan pangan program ini berasal dari petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal.
Dengan demikian, anggaran negara yang besar tidak hanya menciptakan konsumsi, tetapi juga membangun kapasitas produksi nasional, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Jika dirancang secara tepat, MBG dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan dan penguatan rupiah melalui peningkatan produksi domestik.
KDKP dan Tantangan Keberlanjutan Fiskal
Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas nasional yang terus meningkat juga memerlukan perhatian serius. Keberanian fiskal memang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi ekspansi anggaran tanpa peningkatan produktivitas berpotensi menciptakan risiko jangka panjang.
Pasar keuangan tidak hanya menilai besarnya belanja negara, tetapi juga efektivitas penggunaannya.
Ketika anggaran meningkat tetapi produktivitas nasional tidak mengalami peningkatan yang sebanding, investor akan mulai mempertanyakan keberlanjutan fiskal Indonesia. Situasi tersebut dapat mempengaruhi persepsi risiko investasi dan pada akhirnya berdampak pada stabilitas nilai tukar.
Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus menghasilkan efek pengganda ekonomi yang nyata, bukan sekadar meningkatkan angka serapan anggaran.
Hilirisasi Belum Menyentuh Inti Kemandirian Ekonomi
Pemerintah sering menjadikan hilirisasi sebagai simbol keberhasilan transformasi ekonomi nasional. Namun jika ditelaah lebih jauh, manfaat hilirisasi terhadap penguatan ekonomi domestik masih belum optimal.
Sebagian besar investasi hilirisasi masih sangat bergantung pada modal asing, teknologi asing, serta berbagai komponen impor. Akibatnya, meskipun ekspor meningkat, sebagian besar keuntungan tetap mengalir keluar negeri melalui repatriasi dividen dan pembayaran berbagai kewajiban kepada investor asing.
Hilirisasi yang sesungguhnya bukan hanya membangun smelter atau kawasan industri. Hilirisasi harus mampu menciptakan industri nasional yang mandiri, memperbesar kandungan lokal, meningkatkan kemampuan teknologi nasional, serta menghubungkan rantai pasok industri besar dengan UMKM dan koperasi lokal.
Tanpa itu semua, hilirisasi hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas kertas tetapi belum sepenuhnya memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Saatnya Beralih dari Ekonomi Konsumsi ke Ekonomi Produksi
Pelemahan rupiah yang berulang kali terjadi menunjukkan bahwa Indonesia masih terlalu bertumpu pada ekonomi konsumsi dan belum cukup kuat dalam membangun ekonomi berbasis produksi.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis yang lebih berani, antara lain:
Pertama, menjadikan MBG sebagai program penggerak produksi lokal berbasis koperasi, petani, peternak, nelayan, dan UMKM.
Kedua, mempercepat substitusi impor melalui insentif bagi industri nasional yang mampu memproduksi barang pengganti impor.
Ketiga, memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional sehingga ketergantungan terhadap dolar semakin berkurang.
Keempat, mempercepat kemandirian energi nasional melalui pengembangan biodiesel, bioetanol, energi terbarukan, dan peningkatan kapasitas kilang domestik.
Kelima, mendorong investasi yang menghasilkan transfer teknologi serta peningkatan kandungan lokal.
Keenam, memperkuat devisa dari daerah melalui pengembangan komoditas ekspor unggulan berbasis koperasi dan UMKM.
Pelemahan rupiah hari ini bukan sekadar persoalan kurs, melainkan refleksi dari masih adanya kelemahan struktural ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah tidak boleh terus-menerus berlindung di balik alasan faktor global setiap kali rupiah mengalami tekanan.
Faktor eksternal memang tidak dapat dikendalikan. Namun memperkuat sektor produksi nasional, mengurangi ketergantungan impor, membangun kemandirian energi, memperkuat koperasi dan UMKM, serta meningkatkan kualitas belanja negara adalah sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.
Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan stabilisasi jangka pendek. Indonesia membutuhkan keberanian melakukan reformasi ekonomi yang mendasar dan berorientasi pada produktivitas. Sebab pada akhirnya, rupiah yang kuat tidak lahir dari intervensi pasar semata, melainkan dari ekonomi yang produktif, mandiri, berdaya saing, dan berdiri di atas kekuatan rakyatnya sendiri.
