Makassar, Potretnusantara.co.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan pemantauan langsung proses verifikasi pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di sejumlah sekolah, Rabu (17/6/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru berjalan transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan maupun titipan.
Usai melakukan peninjauan, orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan, bahwa peran Sekolah dan tim verifikator sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan SPMB yang adil dan sesuai aturan.
“Saya turun langsung memantau, memastikan SPMB 2026 berjalan transparan. Ini membutuhkan verifikator yang benar-benar kuat dan jeli untuk memastikan seluruh aturan berjalan sesuai ketentuan,” tegas Appi.
Pemantauan diawali di UPT SPF SMP Negeri 6 Makassar yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang. Selanjutnya, Munafri melanjutkan peninjauan ke UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar di Jalan Baji Gau, Kelurahan Baji Mappakassunggu, Kecamatan Mamajang.
Di kedua sekolah tersebut, Munafri meninjau langsung ruang verifikasi pendaftaran serta berdialog dengan tim verifikator yang bertugas memeriksa dokumen dan data calon peserta didik.
Hasil pemantauan Wali Kota Makassar, menunjukkan proses verifikasi pendaftaran SPMB Tahun 2026 berjalan efektif dan efisien.
Pelaksanaan verifikasi oleh tim sekolah berlangsung sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, dengan dukungan sistem digital yang memungkinkan proses pemeriksaan data dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari komitmen Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam mengawal seluruh tahapan penerimaan murid baru agar berjalan lancar, objektif, transparan, dan inklusif.
“Melalui pengawasan berlapis serta pemanfaatan teknologi informasi, kita memastikan setiap calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
Melalui pemantauan langsung tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian serta rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik dan orang tua di Kota Makassar.
Menurut Munafri, saat ini proses penerimaan siswa baru memasuki tahapan verifikasi seperti jalur non domisili, yakni jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi.
Sementara tantangan yang lebih besar diperkirakan akan terjadi saat pembukaan Jalur Domisili karena jumlah pendaftar yang jauh lebih tinggi.
“Kita tidak mau ada ketidakadilan dalam proses penerimaan siswa baru ini,” tegas Munafri.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik tanpa adanya perlakuan khusus ataupun intervensi pihak tertentu.
Karena itu, setiap data yang masuk harus diverifikasi secara ketat dan profesional, tanpa mengabaikan hal warga masyarakat.
Selain pengawasan langsung di lapangan, Pemkot Makassar juga mengandalkan sistem digital untuk memperkuat transparansi proses penerimaan siswa baru.
Melalui aplikasi dan dasbor pendaftaran yang dapat dipantau secara real-time, masyarakat dapat melihat perkembangan status verifikasi secara terbuka.
Munafri menyebut pemanfaatan teknologi tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk mempersempit ruang terjadinya manipulasi data maupun praktik-praktik yang berpotensi merugikan calon peserta didik.
“Kita menggunakan aplikasi untuk memastikan keterbukaan informasi, akses yang lebih mudah, real-time, dan benar-benar harus dijaga,” terangnya.
“Khususnya para verifikator harus memastikan anak-anak ini bisa terserap dengan baik sesuai kuota yang dimiliki sekolah,” sambung Appi.
Dalam kesempatan itu, Munafri juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku mampu meloloskan calon siswa melalui jalur tertentu dengan imbalan tertentu.
Dia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik percaloan maupun titip-menitip dalam pelaksanaan SPMB Kota Makassar.
“Jangan lagi percaya calo-calo. Silakan datang langsung ke sekolah jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum dipahami. Semua sudah disiapkan kanal pengaduan dan pelayanan informasi,” imbuh Politisi Golkar ini.
Menurut Ketua IKA FH Unhas itu, prinsip utama yang harus dijaga dalam SPMB adalah keadilan. Ia mencontohkan, jangan sampai peserta didik yang secara aturan memiliki prioritas justru tersingkir oleh pihak lain karena adanya kedekatan dengan pejabat atau penyelenggara.
“Misalnya ada yang rumahnya hanya berjarak 200 meter dari sekolah tetapi tidak diterima, sementara yang rumahnya 2 kilometer justru diterima karena ada kedekatan tertentu,” kata Appi menekankan.
“Hal seperti itu tidak boleh terjadi. Kita ingin memastikan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat,” lanjutnya.
Ia mengakui bahwa mekanisme penerimaan tahun ini mungkin berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Namun perubahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem agar semakin transparan, profesional, dan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat.
Munafri juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang ditemukan dalam proses verifikasi akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Karena itu, pengawasan internal maupun pengaduan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelaksanaan SPMB,” pesan Munafri.
Terkait kesiapan sumber daya manusia, Appi menilai jumlah verifikator akan disesuaikan dengan volume pendaftar yang masuk.
Apabila terjadi lonjakan pendaftar, khususnya pada Jalur Domisili, maka jumlah petugas verifikasi akan ditambah agar proses pemeriksaan data tidak menumpuk dan tetap menjaga kualitas pelayanan.
“Kalau jumlah pendaftar besar, tentu verifikator harus ditambah. Kita berkejar dengan waktu tetapi kualitas verifikasi juga harus tetap terjaga,” tutup Munafri.
Dalam kegiatan tersebut, Munafri didampingi Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Andi Gita Namira Patigana, jajaran Dinas Pendidikan Kota Makassar, pihak kecamatan, serta pihak sekolah.
Pada kesmepatan ini, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Andi Gita Namira Patigana, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan SPMB 2026 menunjukkan tantangan utama.
Menurutnya, pada hari kedua (kemarin) pelaksanaan verifikasi, rata-rata capaian penyelesaian berkas di sejumlah sekolah masih berada di bawah 50 persen.
“Namun, hingga Rabu (17/6/2026), progres verifikasi mengalami peningkatan signifikan dan telah mencapai rata-rata sekitar 70 persen,” jelasnya.
Lanjut dia, untuk evaluasi memang ada beberapa hal, tetapi yang paling banyak menjadi perhatian adalah waktu verifikasi.
“Pada hari kedua, rata-rata verifikasi masih di bawah 50 persen. Alhamdulillah hari ini saya lihat sudah mencapai sekitar 70 persen,” ujar Gita saat mendampingi Wali Kota Makassar melakukan pemantauan di sekolah.
Meski demikian, ia menilai diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Dinas Pendidikan Kota Makassar dan sekolah-sekolah yang masih memiliki tunggakan verifikasi berkas agar seluruh proses dapat diselesaikan tepat waktu sebelum pengumuman hasil seleksi.
Menurut Gita, sekolah-sekolah yang mengalami keterlambatan verifikasi umumnya merupakan sekolah favorit yang menerima jumlah pendaftar cukup besar, khususnya dari jalur prestasi.
“Memang ada beberapa sekolah yang jumlah pendaftarnya menumpuk. Biasanya sekolah-sekolah unggulan yang banyak diminati siswa berprestasi seperti SMP Negeri 6 dan beberapa sekolah favorit lainnya. Namun sejauh ini progres verifikasinya terus bergerak,” jelasnya.
Menghadapi pembukaan jalur Domisili yang diperkirakan akan diikuti jumlah pendaftar lebih besar dibanding jalur non-domisili, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, baik dari sisi infrastruktur teknologi maupun sumber daya manusia.
Gita menyebutkan kesiapan server menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan sistem tetap berjalan stabil meskipun terjadi lonjakan akses dan pendaftaran secara bersamaan.
“Untuk persiapan teknis, kami sudah menyiapkan kapasitas server yang memadai agar mampu mengantisipasi penumpukan pendaftar pada jalur domisili nanti,” katanya.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga telah mengimbau seluruh sekolah, terutama sekolah favorit dan sekolah yang berada di kawasan padat penduduk, agar menambah jumlah petugas verifikasi guna mempercepat proses pemeriksaan berkas.
Menurut Gita, pengalaman pada jalur non-domisili menjadi gambaran awal mengenai potensi lonjakan pendaftar pada jalur domisili yang diperkirakan bisa mencapai dua kali lebih banyak.
“Kami meminta sekolah-sekolah yang berpotensi menerima pendaftar dalam jumlah besar untuk menyiapkan verifikator lebih banyak,” tuturnya.
“Karena jalur non-domisili ini bisa menjadi cerminan awal, sementara pada jalur domisili jumlah pendaftarnya diperkirakan akan jauh lebih besar,” lanjut Gita, menutup keterangan.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, pendaftaran Jalur Non Domisili untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP berlangsung pada 15–17 Juni 2026, dengan pengumuman hasil seleksi pada 18 Juni 2026.
Peserta yang dinyatakan lolos melalui Jalur Non Domisili wajib melakukan pendaftaran ulang, verifikasi, dan validasi pada 19–21 Juni 2026. Sementara pendaftaran Jalur Domisili untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP dijadwalkan berlangsung pada 22–26 Juni 2026. (*)
