Polewali Mandar, Potretnusanatara.co.id – Aliansi Serikat Mahasiswa dan Rakyat (Semarak) Polewali Mandar menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Polewali Mandar, Kamis (4/6/2026). Aksi yang diikuti puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi tersebut sempat diwarnai ketegangan hingga berujung aksi saling dorong dengan petugas pengamanan.
Massa aksi yang tergabung dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan, di antaranya GMNI, BEM Nusantara, KAMMI Mandar Raya, GMKI, dan HMI, mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai masih membebani masyarakat.
Koordinator lapangan aksi, Deby Akbar, dalam orasinya menilai pemerintah daerah belum sepenuhnya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Pemerintah jangan tinggal diam disaat rakyatnya menjerit. Persoalan-persoalan yang krusial ditengah masyarakat justru pemerintah daerah menutup mata dan telinga,” tegas Deby.
Selain menagih realisasi janji politik Bupati Polewali Mandar, massa juga menyoroti sejumlah persoalan daerah yang dinilai belum mendapat penanganan serius. Beberapa isu yang diangkat meliputi persoalan sampah yang berkepanjangan, krisis akses air bersih, banjir tahunan akibat lemahnya perencanaan tata ruang, lambannya pembangunan infrastruktur di Desa Lenggo, Kecamatan Tutar, hingga dugaan praktik rangkap jabatan dalam birokrasi.
Salah seorang orator, Bahtiar, menyebut berbagai persoalan tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi tantangan serius, khususnya pada sektor pelayanan dasar dan reformasi birokrasi.
“Sampai hari ini masyarakat masih dihadapkan pada persoalan sampah, kesulitan mendapatkan air bersih, banjir yang terus berulang setiap tahun, hingga pembangunan infrastruktur yang belum merata. Ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Selama aksi berlangsung, massa secara bergantian menyampaikan orasi di depan Kantor Bupati sambil menunggu kehadiran Bupati Polewali Mandar untuk menerima dan menanggapi tuntutan mereka. Namun, hingga beberapa waktu, massa mengaku belum memperoleh kepastian mengenai kehadiran kepala daerah.
Situasi kemudian memanas ketika sebagian peserta aksi bergerak mendekati area pelataran Kantor Bupati. Ketegangan terjadi saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berupaya menghalau massa yang hendak masuk ke area kantor.
Aksi yang semula berlangsung tertib berubah ricuh setelah terjadi saling dorong antara demonstran dan petugas pengamanan. Kericuhan sempat berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya situasi kembali kondusif dan aksi dapat dilanjutkan.
Aliansi Serikat Mahasiswa dan Rakyat (Semarak) Polewali Mandar melayangkan beberapa tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak pemerintah daerah untuk segera merealisasikan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kepentingan lingkungan hidup.
2. Menuntut pemenuhan akses air bersih sebagai hak dasar masyarakat yang wajib dijamin secara merata dan berkeadilan.
3. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang, sistem drainase, dan kebijakan pembangunan yang tidak mampu mengantisipasi persoalan banjir secara komprehensif.
4. Menuntut percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Lenggo sebagai bentuk pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi masyarakat desa.
5. Mendesak evaluasi total terhadap praktik rangkap jabatan dalam birokrasi yang berpotensi menurunkan profesionalisme, efektivitas pelayanan publik, serta membuka ruang konflik kepentingan.
