MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, memimpin apel virtual lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Senin (4/5/2026).
Dalam arahannya, SDK mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar bekerja secara rasional, memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu sorotan publik.
Ia menegaskan bahwa situasi yang dihadapi pemerintah saat ini tidak bisa disamakan dengan kondisi normal. Tekanan global, baik dari dinamika politik maupun konflik antarnegara, disebut turut memengaruhi perekonomian, termasuk di Indonesia. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyesuaikan cara pengelolaan program dan anggaran.
“Setiap kebijakan harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas dalam dokumen anggaran,” ujarnya.
Suhardi menekankan bahwa efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Program yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat diminta untuk tidak dijalankan, meskipun telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, ia meminta seluruh perangkat daerah mampu memilah prioritas secara rasional dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, Suhardi juga menyoroti semakin ketatnya pengawasan publik di era digital. Ia menyebut, setiap individu kini memiliki ruang untuk menyampaikan penilaian melalui media digital, sehingga tindakan pejabat publik berpotensi menjadi viral, baik dalam konteks positif maupun negatif.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh jajaran untuk berhati-hati dalam bersikap. Praktik yang dapat menimbulkan persepsi negatif, seperti memperlambat layanan atau melakukan pungutan, harus dihindari. Bahkan, ia secara tegas melarang sekolah melakukan penarikan iuran kepada orang tua murid, meskipun atas dasar kesepakatan.
Dalam kesempatan itu, Suhardi juga menyinggung pentingnya loyalitas ASN terhadap institusi. Ia meminta pegawai tidak memperkeruh situasi internal. Jika terdapat kekeliruan, penyelesaiannya diharapkan dilakukan secara internal dengan semangat perbaikan.
Lebih lanjut, Suhardi mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan. Pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan, terutama dari sektor pajak rokok dan transfer pusat, dengan estimasi kekurangan mencapai sekitar Rp67 miliar.
“Penerimaan APBD semakin menurun, utamanya di sektor pendapatan asli daerah. Dua jenis pendapatan, pajak rokok dan transfer pusat, kurang lebih Rp67 miliar. Kita harus efisiensi lagi,” kata Suhardi.
Menutup arahannya, ia kembali mengingatkan nilai dasar ASN untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
Ia berharap seluruh aparatur tetap fokus pada target pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dengan tetap menjaga integritas serta profesionalisme dalam bekerja.
(dn)
