Oleh: Andi Fadly Arifuddin (Fadly Padi)
Inisiator Gerakan Urban Farming Tanami Tanata’
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Kota-kota besar di Indonesia sedang menghadapi ironi yang semakin nyata. Di satu sisi, ruang kota terus menyempit akibat ekspansi beton dan pembangunan permukiman. Di sisi lain, timbulan sampah khususnya sampah organik terus meningkat tanpa solusi yang benar-benar menyentuh akar persoalan.
Pemerintah daerah berlomba membangun Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), tetapi terbentur persoalan klasik: lahan mahal, regulasi zonasi rumit, dan resistensi warga sekitar.
Dalam situasi seperti ini, urban farming atau pertanian perkotaan hadir bukan sekadar sebagai tren berkebun estetis di media sosial. Ia menjelma menjadi strategi ekologis yang masuk akal, murah, dan berbasis partisipasi masyarakat.
Urban farming sesungguhnya menawarkan perubahan paradigma mendasar: dari budaya “kumpul-angkut-buang” menuju budaya “olah-tanam-panen”.
Di sinilah letak kekuatan utama pertanian kota. Sampah organik tidak lagi dipandang sebagai residu yang harus dibuang jauh ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), melainkan sebagai sumber nutrisi yang dapat diproses langsung di lingkungan tempat tinggal warga.
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPN) menunjukkan bahwa 40 hingga 50 persen sampah harian di Indonesia merupakan sampah organik, terutama sisa makanan rumah tangga. Angka ini sesungguhnya menjelaskan bahwa krisis sampah kota bukan semata persoalan kurangnya armada pengangkut atau minimnya TPA, melainkan kegagalan kita memproses sampah dari sumbernya.
Selama ini, sampah organik bercampur dengan plastik, diangkut menggunakan truk, lalu ditumpuk di TPA. Di sana, sampah membusuk secara anaerob dan menghasilkan gas metana salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Kota membayar mahal biaya bahan bakar pengangkutan sampah, sementara lingkungan membayar harga ekologis yang jauh lebih besar.
Urban farming memotong rantai masalah itu sejak dari rumah.
Melalui pengomposan mandiri, warga dapat mengubah sisa dapur menjadi pupuk organik. Metodenya pun sederhana: Teba modern, komposter takakura, ember tumpuk, lubang biopori, biopori Jumbo, hingga pengolahan berbasis eco enzyme.
Bahkan kini berkembang integrasi dengan budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF) yang mampu mereduksi sampah organik hingga 80 persen hanya dalam waktu singkat.
Dalam skema ini, sampah bukan akhir dari konsumsi, melainkan awal dari produksi baru.
Pupuk hasil pengomposan kemudian digunakan untuk menanam sayuran di pekarangan sempit, rooftop, balkon rumah, atau lahan tidur di tengah permukiman padat. Sebagian warga mengembangkan sistem akuaponik yang menghubungkan budidaya ikan dan tanaman dalam satu siklus biologis tertutup. Air limbah dari kolam ikan diolah bakteri menjadi nutrisi tanaman, sementara tanaman membantu menjaga kualitas air.
Hubungan antara sampah dan pangan menjadi simbiosis yang saling menghidupi.
Yang menarik, urban farming tidak membutuhkan lahan luas seperti TPS3R konvensional. Pemerintah sering kali kesulitan menyediakan area 200 hingga 500 meter persegi untuk fasilitas pengolahan sampah karena tingginya harga tanah perkotaan. Sebaliknya, pertanian kota justru tumbuh di ruang-ruang kecil yang sebelumnya tidak produktif.
Atap rumah berubah menjadi kebun sayur. Gang sempit menjadi lorong pangan. Pinggiran sungai yang dahulu kumuh mulai ditanami cabai, kangkung, dan tomat. Kota perlahan menemukan kembali ruang hidupnya.
Lebih penting lagi, urban farming mengurangi resistensi sosial masyarakat. Selama ini, pembangunan TPS3R kerap ditolak warga karena dianggap menimbulkan bau, lalat, dan pencemaran lingkungan. Fenomena Not In My Backyard menjadi hambatan laten dalam pengelolaan sampah kota.
Namun, masyarakat cenderung menerima bahkan mendukung kebun komunitas karena menghadirkan nilai estetika dan manfaat langsung. Ada sayur yang bisa dipanen, udara yang terasa lebih sejuk, dan lingkungan yang tampak lebih hijau. Dengan kata lain, urban farming mengubah isu sampah dari beban menjadi peluang ekonomi dan sosial.
Berbagai studi perkotaan juga menunjukkan dampak konkret dari pendekatan ini. Di tingkat komunitas, urban farming mampu mengurangi volume sampah menuju TPA hingga 30–40 persen. Pengurangan ini berarti penghematan biaya logistik pemerintah, berkurangnya emisi transportasi sampah, serta menurunnya tekanan terhadap daya tampung TPA yang kian kritis.
Dalam konteks ketahanan pangan, pertanian kota juga memberi makna baru. Ketika rantai distribusi pangan terganggu akibat krisis ekonomi atau perubahan iklim, warga tetap memiliki akses terhadap sumber pangan segar dari lingkungan terdekatnya.
Tentu saja urban farming bukan solusi tunggal yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan persampahan kota. Namun, ia adalah strategi realistis untuk menghadapi dominasi sampah organik yang selama ini menjadi sumber utama persoalan.
Karena itu, pemerintah daerah seharusnya mulai memandang urban farming bukan sekadar program penghijauan seremonial, melainkan bagian penting dari kebijakan pengelolaan sampah terpadu. Dukungan regulasi pemilahan sampah dari sumber, bantuan komposter rumah tangga, pelatihan budidaya maggot, hingga insentif bagi komunitas urban farming perlu diperkuat secara serius.
Kota masa depan bukan hanya kota dengan gedung tinggi dan jalan lebar. Kota yang sehat adalah kota yang mampu mengolah sisa hidupnya sendiri secara bijaksana.
Dan mungkin, jalan keluar dari krisis sampah itu justru tidak dimulai dari proyek-proyek besar bernilai miliaran rupiah, melainkan dari ember kompos kecil di dapur rumah warga, dari sepetak kebun di sudut gang, dan dari kesadaran bahwa sampah organik sesungguhnya adalah kehidupan yang sedang menunggu untuk ditumbuhkan kembali.
