MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Gubernur Sulawesi Barat memimpin rapat kerja pimpinan (rapim) triwulan I tahun anggaran 2026 di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (30/4/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar Syakran Rudy, Kepala Perwakilan BPKP Sulbar Zulherizal, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Bupati Polewali Mandar Syamsul Mahmud, para sekretaris daerah kabupaten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, serta tim ahli gubernur.
Dalam arahannya, SDK memastikan pelayanan publik pada 2026 berjalan sesuai target. Ia mengakui, pada triwulan pertama serapan anggaran masih relatif rendah karena sebagian besar perangkat daerah masih fokus pada penyelesaian dokumen perencanaan dan administrasi.
“Triwulan pertama kita lewati dulu dengan baik, nanti masuk triwulan kedua kita dorong yang masih kurang,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa rendahnya serapan anggaran dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, memasuki triwulan kedua, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat realisasi program dan kegiatan.
Gubernur juga menyinggung hasil diskusinya bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan BPKP, terkait dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang harus segera dimanfaatkan. Menurutnya, keterlambatan pemanfaatan berpotensi menyebabkan anggaran tersebut ditarik kembali.
“Kalau TKD ditarik kembali, itu akan sangat mengurangi capaian kita,” katanya.
Di sisi lain, ia mengakui adanya tantangan efisiensi dan pemotongan anggaran yang turut memengaruhi kondisi fiskal daerah. Sejumlah target pendapatan tahun 2026 diperkirakan tidak tercapai, sehingga diperlukan penyesuaian pada target pendapatan dan belanja.
Dalam rapat tersebut, SDK menyampaikan enam poin strategis sebagai arahan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah.
Pertama, melakukan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan APBD 2026 dengan segera mengevaluasi potensi hambatan yang muncul.
Kedua, melakukan sinkronisasi jadwal pelaksanaan program dengan periode pengukuran indikator kinerja makro agar capaian pembangunan dapat terukur secara optimal.
Ketiga, memastikan penggunaan data yang valid dan mutakhir dalam setiap kebijakan. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar data yang digunakan selalu diperbarui.
“Kalau kita pakai data 2022, maka DAU yang kita dapat juga berdasarkan data 2022,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembaruan data kependudukan, kemiskinan, dan indikator lainnya menjadi kunci agar alokasi dana transfer ke depan lebih tepat.
Keempat, mengoptimalkan dokumen pelaksanaan program strategis nasional (PSN), termasuk proyek Bendung Budong-Budong yang kembali masuk dalam daftar prioritas nasional.
Kelima, melakukan pembaruan data by name by address (BNBA) untuk kemiskinan dan kemiskinan ekstrem agar penanganan lebih tepat sasaran. Ia menyebut adanya tambahan sekitar 300 kepala keluarga (KK) penerima bantuan dengan nilai pembinaan usaha sekitar Rp5 juta per KK.
“Prinsipnya, pemerintah pusat terbuka selama datanya jelas,” ujarnya.
Keenam, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan penganggaran daerah guna memastikan pelaksanaan APBD 2026 berjalan optimal.
Di akhir arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa rapim ini juga menjadi forum untuk mendengarkan laporan dari Sekretaris Daerah provinsi, para bupati, serta sekretaris daerah kabupaten terkait capaian dan kendala di masing-masing wilayah sebagai bagian dari evaluasi pembangunan triwulan pertama. (Rls)
