Bapperida Sulbar Dorong Skema Perdagangan Karbon, Solusi Baru Hadapi Keterbatasan Fiskal

MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara kolaboratif dan berkelanjutan sebagai solusi menghadapi kompleksitas pembangunan dan keterbatasan fiskal daerah.

Hal itu disampaikan Junda saat membuka Pertemuan Rutin Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Barat, yang digelar di Ruang Rapat Bapperida, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penyaluran dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund Output 2 melalui Yayasan Sulawesi Cipta Forum (SCF).

“Sulbar harus mampu mengelola seluruh potensi yang dimiliki, termasuk kawasan hutan lindung yang mendominasi wilayah kita, sebagai modal pembangunan berkelanjutan,” ujar Junda, yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja REDD+ Sulbar.

Menurutnya, skema perdagangan karbon dapat menjadi salah satu terobosan fiskal baru bagi daerah di tengah keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Ia menyebut, potensi kawasan hutan Sulbar yang luas dapat dioptimalkan bukan hanya sebagai penyerap emisi karbon, tetapi juga sebagai sumber pendapatan daerah berbasis lingkungan.

Pertemuan Pokja ini merupakan bagian dari program “Kolaborasi Para Pihak untuk Optimalisasi Hutan dan Lahan yang Berkontribusi terhadap Penurunan Emisi dan Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan di Sulawesi Barat.”

Program tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian penyaluran dana RBP REDD+ periode 2024–2027 antara Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan SCF sebagai lembaga perantara.

Junda mengungkapkan bahwa pihaknya bersama SCF dan Gubernur Sulbar Suhardi Duka telah melakukan audiensi untuk membahas peluang implementasi perdagangan karbon di tingkat daerah.

“Kami mendorong Tim Pokja bersama SCF untuk segera menyusun proposal pendanaan dan skema pembiayaan berbasis karbon, lalu mempresentasikannya kepada Bapak Gubernur. Bapperida akan terus mengawal dan mendukung penuh inisiatif ini,” tegasnya.

Sementara itu, Program Manager SCF, Abdul Syukur Ahmad, menyampaikan laporan realisasi dana dan progres program hingga September 2025.

Dari total dana sebesar Rp12,68 miliar, telah masuk Rp5,9 miliar dan terealisasi Rp3,95 miliar, dengan rincian 9 dari 28 aktivitas telah selesai, 8 sedang berjalan, dan 11 lainnya belum dimulai.

Program REDD+ Sulbar ini dirancang berlangsung selama 36 bulan, sejak September 2024 hingga Agustus 2027, dengan harapan memperkuat kontribusi daerah terhadap penurunan emisi karbon nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.