Advertorial

Pemprov Sulbar Ajak Masyarakat Ikuti Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025

×

Pemprov Sulbar Ajak Masyarakat Ikuti Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025

Sebarkan artikel ini

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 sebagai bagian dari pengukuran Indeks Integritas Nasional.

Survei ini menjadi instrumen penting untuk menilai integritas lembaga pemerintah sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel.

Didukung penuh oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Mayjen (Purn) Salim S Mengga, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam survei tersebut.

“Ayo Jadi Pahlawan Integritas, Berani Mengisi, Habisi Korupsi! Demi terwujudnya pelayanan publik yang berintegritas,” demikian semangat ajakan yang digaungkan Pemprov Sulbar.

Survei dilakukan secara online mandiri. Responden diminta mengisi identitas diri pada formulir yang tersedia, kemudian melanjutkan dengan menjawab kuesioner. Tautan kuesioner akan dikirim melalui WhatsApp sesuai nomor yang dicantumkan oleh responden. KPK memastikan seluruh data pribadi akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan pengukuran integritas.

SPI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko korupsi, memetakan potensi kerawanan, serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah perbaikan sistem antikorupsi.

Inspektur Daerah Provinsi Sulbar, M. Natsir, menilai survei ini memiliki arti penting bagi tata kelola pemerintahan.

“SPI bukan hanya sekadar survei, tetapi menjadi cermin bagi kita semua untuk melihat sejauh mana komitmen terhadap integritas dijalankan. Harapan saya, seluruh ASN, masyarakat, dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif, karena hasil survei ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di Sulawesi Barat,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).

Ia menambahkan, partisipasi masyarakat diharapkan memberi gambaran nyata terkait kualitas tata kelola pemerintahan di Sulbar.

“Mari kita jadikan SPI sebagai momentum bersama untuk membangun Sulawesi Barat yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *