PendidikanPeristiwaSulSel

Jelang HUT ke-80 RI, HMI Badko Sulsel Gelar “HMI Talk” Bahas HAM, Demokrasi dan Kedaulatan Bangsa

×

Jelang HUT ke-80 RI, HMI Badko Sulsel Gelar “HMI Talk” Bahas HAM, Demokrasi dan Kedaulatan Bangsa

Sebarkan artikel ini

Makassar, Potretnusantara.co.id – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan melalui Bidang Perlindungan HAM menggelar diskusi kebangsaan bertajuk “HMI Talk: HAM, Demokrasi dan Ketahanan Nasional – Silaturahmi Kebangsaan, Membangun Kedaulatan” pada Kamis malam (7/8/2025) di Cafe Solution, Makassar.

Kegiatan ini menghadirkan Ketua Dewan Pembina Pusat Kajian Politik dan Keamanan (Pospulkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli, sebagai narasumber, dan dipandu oleh Ketua Bidang Perlindungan HAM Badko HMI Sulsel, Iwan Mazkrib.

Diskusi ini diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang, termasuk perwakilan organisasi kepemudaan, aktivis, mahasiswa, akademisi, pemerhati HAM dan demokrasi.

Dalam paparannya, Firman Jaya Daeli menekankan pentingnya membangun sistem demokrasi yang sehat dan kuat.

“Demokrasi yang sehat memerlukan check and balance yang nyata, serta penguatan ideologi dan doktrin kebangsaan sebagai pondasi kedaulatan bangsa,” tegasnya dalam forum silaturahmi tersebut.

Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memandang hak asasi manusia sebagai kekuatan positif.

“Kita juga mesti menjadikan HAM ini sebagai sahabat, kita harus berdamai dengan Hak Asasi, kita harus memandang ini sebagai dorongan potensial. Demikian untuk mendorong terjaminnya hak-hak dasar tentu harus dibangun melalui demokrasi yang baik, tertata dengan mengedepankan prinsip kedaulatan. Demokrasi ini dibangun berdasarkan tata kelola yang harus selaras dengan ideologi kedaulatan bangsa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Firman menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak dasar warga negara harus menjadi kekuatan dalam memperkuat ketahanan nasional.

“Karena memang hak dasar yang melekat pada warga negara, yang melekat pada masyarakat itu harus dipandang sebagai kekuatan potensial untuk memperkuat Indonesia Raya, untuk menguati kedaulatan bangsa, untuk membangun sistem yang humanis, yang pancasilais, yang demokratis demi mendorong ketahanan nasional yang ideal,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan.

“Pemerintah memang harus dibekali dengan wisdom leadership. Sekiranya silaturahmi kebangsaan ini merupakan refleksi kita sebagai generasi dari berbagai segmen kepemudaan, yang terhimpun dalam organisasi Cipayung. Dari mana lahir leader/pemimpin yang pro, yang humanis, yang pancasilais, yang demokratik. Yaitu dari kader-kader himpunan yang melalui pelatihan kepemimpinan leadership. Karena membangun negara yang berdaulat, tentu melalui jalan demokrasi yang ideal,” tutupnya.

Sementara itu, Iwan Mazkrib menyampaikan bahwa HMI Talk merupakan ruang narasi intelektual dan silaturahmi kebangsaan yang membedah isu-isu HAM dan demokrasi dalam kerangka 80 tahun perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas.

“Kami ingin mengajak publik merefleksikan kondisi aktual HAM dan demokrasi, tidak hanya sebagai wacana, tapi sebagai gerakan membangun kesadaran dan keberpihakan. Dalam bincang-bincang tersebut, beragam gagasan dan narasi kritis, kegelisahan serta saran-saran dari audiens. Tentu ini menjadi catatan khusus untuk senantiasa disampaikan ke ruang-ruang publik,” ujarnya.

“Komitmen penguatan HAM, demokrasi, dan ketahanan nasional tentu pondasinya dimulai dengan silaturahmi kebangsaan, berbagi narasi intelektual sebagai salah satu spirit membangun kedaulatan bangsa. Kami mengajak untuk tetap utuh secara intelektual, merdeka secara sosial, dan tunduk pada nilai-nilai spiritual,” kuncinya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Badko HMI Sulsel menyoroti sejumlah persoalan nasional, termasuk eksploitasi tambang nikel yang dinilainya sebagai bentuk extraordinary crime dan ancaman kemanusiaan. Ia mengkritik arah kebijakan negara yang dinilai lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan partai politik.

“Mirisnya, ketika pemerintah mulai cemas dengan simbol fiksi seperti bendera One Piece, kita justru dihadapkan pada kenyataan bahwa problem utama adalah hilangnya arah dan keberanian dalam menjaga martabat bangsa,” ungkapnya.

Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi intelektual dan moral yang tidak hanya mempertemukan beragam pemikiran, tetapi juga menggugah tanggung jawab generasi muda terhadap masa depan demokrasi dan kedaulatan Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *