News

Empat Cabang HMI MPO Deklarasikan Pembentukan Badko Sulawesi Barat

×

Empat Cabang HMI MPO Deklarasikan Pembentukan Badko Sulawesi Barat

Sebarkan artikel ini

Majene, Potretnusanatara.co.id – Empat cabang Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) di Sulawesi Barat (Sulbar), yakni Cabang Majene, Polewali Mandar (Polman), Mamasa, dan Mamuju, mendeklarasikan pembentukan Badan Koordinasi (Badko) HMI MPO Sulawesi Barat, Sabtu (21/11/2026).

Deklarasi tersebut menjadi langkah organisatoris empat cabang untuk mendorong pemekaran wilayah koordinasi sekaligus memperkuat kelembagaan, pemerataan pembinaan kader, dan aktivitas organisasi HMI MPO di Sulawesi Barat.

Pembentukan Badko Sulbar ini juga dilatarbelakangi evaluasi terhadap kinerja Badko HMI MPO Sulawesi Selatan-Barat (Sulselbar), terutama terkait lambannya proses pelantikan kepengurusan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda).

Empat cabang menilai, jeda waktu antara pelaksanaan Musda dan pelantikan kepengurusan yang mencapai kurang lebih satu tahun telah berdampak terhadap jalannya roda organisasi.

Padahal, berdasarkan pertimbangan empat cabang, tidak terdapat persoalan administratif dalam penerbitan surat keputusan (SK) maupun konflik internal yang dapat menjadi penghambat proses pelantikan.

Keterlambatan tersebut dinilai bukan sekadar persoalan pergantian kepengurusan, tetapi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan program kerja. Kepengurusan yang belum dilantik dinilai belum dapat secara optimal melakukan konsolidasi melalui rapat kerja dan menjalankan agenda organisasi hasil Musda.

Selain itu, rekomendasi pemekaran Badko Sulawesi Barat sebenarnya telah tercantum dalam hasil Musda dengan rumusan Pemekaran Badko Sulbar. Namun, lambatnya konsolidasi kepengurusan dinilai turut memperlambat tindak lanjut rekomendasi tersebut.

Bagi empat cabang, pemekaran Badko bukan sekadar pembentukan struktur baru atau pembagian wilayah organisasi. Langkah tersebut dianggap sebagai kebutuhan untuk mendekatkan koordinasi, memperpendek rentang kendali organisasi, serta memastikan pembinaan dan pengaderan berjalan lebih efektif.

Secara geografis, luasnya wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menjadi tantangan tersendiri dalam mobilitas dan koordinasi antarcabang. Karena itu, pembentukan Badko tersendiri dinilai dapat membuat pendampingan cabang dan pelaksanaan agenda organisasi lebih terfokus.

Ketua HMI MPO Cabang Majene, Hazrah, mengatakan deklarasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama empat cabang dalam mendorong penataan dan penguatan organisasi HMI MPO di Sulawesi Barat.

“Hari ini, empat cabang menyatukan komitmen untuk menegaskan bahwa Sulawesi Barat membutuhkan ruang koordinasi organisatoris sendiri. Deklarasi ini adalah awal dari tanggung jawab besar. Kami tidak hanya ingin melahirkan sebuah Badko, tetapi ingin membangun tradisi organisasi yang lebih responsif, demokratis, progresif, dan berorientasi pada kualitas pengaderan. Kami berharap langkah ini menjadi momentum konsolidasi dan kemajuan HMI MPO di Sulawesi Barat,” ujar Hazrah.

Menurutnya, keberadaan Badko Sulawesi Barat diharapkan dapat memperkuat tata kelola organisasi yang lebih dekat dengan kebutuhan cabang dan kader. Dengan demikian, pembinaan, konsolidasi, serta pelaksanaan program organisasi dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Ia menegaskan, pemekaran wilayah koordinasi juga harus diikuti penguatan kualitas kader dan kapasitas kelembagaan. Pembentukan cabang baru tanpa disertai pembinaan yang memadai justru berpotensi membuat struktur organisasi tidak berkembang secara substantif.

Melalui pembentukan Badko Sulawesi Barat, empat cabang berharap pengaderan, penguatan cabang, dan perluasan gerakan intelektual mahasiswa dapat berjalan lebih optimal. Kehadiran organisasi juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi HMI MPO dalam merespons berbagai persoalan sosial kemasyarakatan di Sulawesi Barat.

Deklarasi tersebut menjadi langkah awal konsolidasi empat cabang untuk mendorong pemekaran Badko Sulawesi Barat. Selanjutnya, pembentukan struktur tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme dan ketentuan organisasi yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *