Kendari, Potretnusantara.co.id – Perbedaan pandangan antara anggota DPR RI Ridwan Bae dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka (ASR) menjadi polemik setelah respons Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badalla, di media sosial memicu reaksi publik hingga sejumlah orang mendatangi kantor dinas tersebut.
Polemik bermula ketika Ridwan Bae, dalam kegiatan reses di Kabupaten Buton Tengah, meminta Gubernur ASR lebih aktif turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan melihat persoalan yang dihadapi masyarakat, bukan hanya mengandalkan laporan.
Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi Ridwan Badalla melalui akun TikTok pribadinya. Respons yang menyinggung persoalan pribadi Ridwan Bae memicu perdebatan di media sosial dan membuat situasi semakin menjadi perhatian publik.
Video tanggapan tersebut menyebar luas dan mengundang beragam respons masyarakat. Pada Rabu (28/10/2026), sejumlah orang yang mengaku sebagai pendukung Ridwan Bae mendatangi kantor Dinas Pariwisata Sultra untuk meminta klarifikasi dan permintaan maaf kepada Ridwan Badalla.
Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Badalla akhirnya menyampaikan permintaan maaf atas unggahannya dan menyatakan telah menghapus konten yang dipersoalkan.
Peristiwa ini menjadi perhatian karena perbedaan pandangan mengenai kinerja pemerintah seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog dan argumentasi yang berlandaskan substansi, tanpa berkembang menjadi ketegangan di ruang publik.
Ketua Pokdarkamtibmas Sulawesi Tenggara, Rusmin Abdul Gani, SE, mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan menjaga situasi tetap kondusif. Ia menilai kritik dan evaluasi merupakan bagian dari demokrasi, tetapi perlu disampaikan dan disikapi secara proporsional dengan mengedepankan etika serta kepentingan masyarakat luas.
“Perbedaan pendapat dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, mari kita kedepankan komunikasi dan menahan diri agar polemik ini tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan masyarakat serta daerah kita,” ujar Rusmin.
Menurutnya, video yang beredar luas di media sosial juga perlu disikapi secara bijak karena dapat memengaruhi persepsi publik terhadap ketertiban dan stabilitas Sulawesi Tenggara.
Sulawesi Tenggara memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari pertambangan dan industri pengolahan hingga pariwisata. Potensi tersebut membutuhkan dukungan keamanan, kepastian, dan iklim usaha yang kondusif agar kepercayaan calon investor tetap terjaga.
Karena itu, penyelesaian polemik ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antartokoh serta meningkatkan kedewasaan dalam menggunakan media sosial.
Kritik terhadap gubernur merupakan bagian dari fungsi pengawasan wakil rakyat, sementara pemerintah daerah memiliki ruang untuk menjelaskan program dan capaian pembangunan. Keduanya dapat berjalan beriringan tanpa harus memicu konflik di tengah masyarakat.
Sulawesi Tenggara membutuhkan ruang dialog yang sehat, bukan perdebatan yang berlarut-larut. Menjaga ketertiban, persatuan, dan citra daerah merupakan tanggung jawab bersama agar agenda pembangunan dan investasi dapat terus berjalan.
