Kendari, Potretnusantara.co.id – Koalisi Pemuda dan Masyarakat Daerah Sulawesi Tenggara Indonesia (KOPDA Sultra-Indonesia) mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia untuk segera turun langsung ke Sulawesi Tenggara guna mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan tersebut disampaikan menyusul berbagai laporan masyarakat yang menyebutkan adanya dugaan persoalan dalam pelaksanaan program MBG di sejumlah titik di Sulawesi Tenggara. KOPDA Sultra menilai dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai standar operasional dan tepat sasaran.
“Kami meminta Kepala BGN tidak hanya menerima laporan dari bawah. Turun langsung ke Sulawesi Tenggara dan lihat sendiri kondisi di lapangan. Masyarakat Sultra berhak mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis yang berjalan efektif, transparan, dan sesuai ketentuan,” ujar Angry Sultra Ketua KOPDA Sultra, Selasa (14/7/2026).
KOPDA Sultra juga meminta Kepala BGN membentuk tim investigasi atau satuan tugas khusus untuk menyelidiki berbagai persoalan yang dilaporkan masyarakat.
Menurut KOPDA Sultra, terdapat sejumlah alasan yang mendasari desakan tersebut. Di antaranya dugaan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Program MBG di tingkat mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Berdasarkan aduan yang kami terima, terdapat dugaan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Program MBG di level mitra dapur SPPG. Karena itu kami mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran akuntan BGN Regional Sulawesi Tenggara serta audit forensik oleh BGN Pusat,” katanya.
Selain itu, KOPDA Sultra menyebut terdapat laporan dari sekolah penerima manfaat dan masyarakat mengenai distribusi makanan yang tidak tepat waktu, dugaan kasus keracunan makanan, pengelolaan limbah yang dinilai belum sesuai standar, hingga proses pengadaan yang disebut belum transparan.
“Kami meminta seluruh dugaan tersebut dievaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaan Program MBG benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan,” ujarnya.
KOPDA Sultra menilai kehadiran langsung Kepala BGN di Sulawesi Tenggara penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap salah satu program strategis pemerintah.
Dalam pernyataannya, KOPDA Sultra menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, yakni meminta Kepala BGN segera membentuk Tim Investigasi Khusus dan memimpin inspeksi mendadak ke dapur-dapur SPPG di Sulawesi Tenggara, khususnya yang dilaporkan bermasalah atau diduga belum memenuhi standar operasional.
Selain itu, KOPDA Sultra mendesak Inspektorat BGN melakukan evaluasi dan audit terhadap kinerja seluruh akuntan BGN Regional Sulawesi Tenggara serta memberikan sanksi apabila ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
KOPDA Sultra juga mendorong Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berkoordinasi dengan BGN Pusat untuk menindaklanjuti apabila ditemukan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara dalam Program MBG.
KOPDA Sultra menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan disampaikan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Kami siap menyerahkan seluruh laporan masyarakat kepada Tim BGN Pusat sebagai bahan verifikasi. Program MBG merupakan uang rakyat, sehingga pelaksanaannya harus diawasi secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
KOPDA Sultra memberikan waktu selama 14 hari kerja kepada BGN Pusat untuk merespons tuntutan tersebut.
“Apabila dalam 14 hari kerja tidak ada respons dari BGN Pusat, kami akan menggelar aksi di Kantor BGN di Jakarta serta menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Ketua KOPDA Sultra.
