MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat resmi mengesahkan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amperak terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Sengketa tersebut berakhir setelah pihak pemerintah daerah menyerahkan seluruh dokumen informasi yang dimohonkan.
Pengesahan pencabutan permohonan itu dilakukan melalui sidang penetapan majelis komisioner di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Kamis (25/6/2026).
Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner KI Sulbar, Masram, didampingi anggota majelis M. Danial dan Arman Jaya. Dalam persidangan tersebut, LSM Amperak selaku pemohon diwakili Aswan Harianto, sedangkan pihak PPID Utama Pemkab Polman selaku termohon tidak hadir.
Sengketa informasi ini bermula ketika LSM Amperak mengajukan permohonan informasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar melalui PPID Utama Pemkab Polman pada awal April 2026.
Informasi yang diminta berkaitan dengan rincian pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN 069 Lanrae Tahun Anggaran 2025. Dokumen tersebut mencakup jenis pekerjaan, volume pekerjaan, hingga rincian bahan yang digunakan dalam pelaksanaan proyek.
Namun, permohonan tersebut tidak mendapatkan tanggapan hingga melewati batas waktu pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Karena tidak memperoleh jawaban, LSM Amperak kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat pada awal Juni 2026.
Seiring berlangsungnya proses penyelesaian sengketa, PPID Utama Pemkab Polewali Mandar akhirnya memenuhi permintaan informasi yang diajukan LSM Amperak.
Ketua LSM Amperak, Arwin Hariyanto, melalui surat pencabutan permohonan sengketa tertanggal 19 Juni 2026, menyampaikan bahwa seluruh dokumen yang dimohonkan telah diterima dari PPID Pemkab Polman pada 15 Juni 2026.
“Pihak PPID Kabupaten Polman pada 15 Juni 2026 telah menyerahkan atau memberikan dokumen sesuai permintaan pemohon,” tulis Arwin dalam surat resmi yang disampaikan kepada Komisi Informasi Sulbar.
Penyerahan dokumen tersebut menjadi dasar bagi LSM Amperak untuk mencabut permohonan penyelesaian sengketa informasi yang sebelumnya telah diajukan.
Ketua Majelis Komisioner KI Sulbar, Masram, menjelaskan bahwa pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang disampaikan secara resmi oleh pemohon harus disahkan melalui sidang penetapan majelis komisioner.
Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari hukum acara penyelesaian sengketa informasi publik.
“Laporan penyelesaian sengketa yang dicabut oleh pemohon berdasarkan pernyataan resmi kepada Komisi Informasi disahkan melalui sidang penetapan majelis komisioner. Dengan demikian, proses sengketa dinyatakan selesai, sidang dihentikan, karena informasi yang menjadi objek sengketa telah dipenuhi oleh badan publik selaku termohon,” ujar Masram.
Masram yang juga menjabat sebagai Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi KI Sulbar menilai penyelesaian sengketa tersebut menjadi pengingat bagi badan publik mengenai pentingnya memberikan pelayanan informasi secara terbuka dan responsif.
Ia berharap seluruh badan publik di Sulawesi Barat semakin meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami berharap seluruh badan publik semakin meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang terbuka dan mudah diakses merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” tambahnya.
Dengan disahkannya pencabutan permohonan tersebut, proses penyelesaian sengketa informasi publik antara LSM Amperak dan PPID Utama Pemkab Polewali Mandar resmi berakhir.
