Yogyakarta, Potretnusanatara.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” yang diselenggarakan oleh Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada, Senin (15/6/2026).
Di hadapan peserta yang didominasi mahasiswa, Menteri Nusron menekankan bahwa pejabat publik harus terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari tanggung jawab dalam melayani kepentingan masyarakat.
“Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam dialog yang digelar bertepatan dengan peringatan Bulan Pancasila tersebut, Nusron mengajak mahasiswa menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat merupakan salah satu implementasi nyata nilai-nilai Pancasila dalam proses penyusunan kebijakan publik.
“Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan, sudah sesuai apa tidak. Sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak, kalau belum ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai dengan Pancasila,” lanjutnya.
Selain membahas kebijakan publik, Menteri Nusron juga mengajak peserta menjadikan momentum Tahun Baru Islam sebagai sarana refleksi dan evaluasi diri. Ia menilai setiap individu harus terus berupaya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.
“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung,” tuturnya.
Menurut Nusron, prinsip tersebut juga relevan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan, kata dia, harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik,” ujarnya.
Kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar turut menghadirkan Sudaryono serta Budiman Sudjatmiko sebagai narasumber. Dialog yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut akhirnya dihentikan karena situasi yang dinilai tidak kondusif.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Sepyo Achanto beserta jajaran.
