Bone, Potretnusantara.co.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Bone, sebagai bentuk tekanan publik terhadap aparat penegak hukum yang dinilai belum mampu menuntaskan sejumlah dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di Kabupaten Bone, senin (8/6/2026).
Aksi ini menempatkan dugaan kasus penganiayaan di Kecamatan Salomekko sebagai sorotan utama. PMII menilai penanganan perkara tersebut berjalan lamban, tidak transparan, dan menyisakan banyak tanda tanya di tengah masyarakat terkait siapa pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.
Di lokasi aksi, massa juga mempertanyakan komitmen aparat dalam menegakkan hukum secara setara, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan kekerasan yang diduga dilakukan secara bersama-sama. PMII menilai, hingga saat ini publik belum mendapatkan kejelasan utuh mengenai perkembangan penyidikan kasus tersebut.
Selain isu penganiayaan, PMII turut menyoroti dugaan penyimpangan distribusi bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Bone. Bantuan yang bersumber dari negara itu diduga tidak sepenuhnya sampai kepada kelompok tani yang berhak, melainkan berpotensi dialihkan melalui mekanisme yang tidak sesuai ketentuan.
Isu lain yang tak kalah tajam adalah dugaan praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. PMII menyebut adanya indikasi distribusi yang tidak tepat sasaran serta dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam rantai penyaluran yang seharusnya diperuntukkan bagi petani dan nelayan.
Di sisi lain, massa aksi juga menyinggung persoalan lain yang dinilai memperburuk situasi penegakan hukum di Bone, seperti dugaan aktivitas tambang ilegal, maraknya peredaran minuman keras, serta aktivitas tempat hiburan malam yang diduga tidak tersentuh penegakan hukum secara maksimal.
Ketua PC PMII Bone, Zulkifli, dalam keterangannya menilai bahwa kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan serius dalam konsistensi penegakan hukum di daerah.
“Yang kami lihat hari ini adalah ketidakjelasan dalam penanganan sejumlah kasus yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Terutama kasus penganiayaan di Salomekko yang sampai sekarang belum memberikan kepastian hukum”, ujar Zulkifli.
Sementara itu, Jenderal Lapangan aksi, Farhan, menegaskan bahwa PMII akan terus mengawal kasus-kasus tersebut hingga ada langkah konkret dari aparat penegak hukum.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan. Jika tidak ada perkembangan signifikan, kami anggap ada masalah serius dalam penegakan hukum di Bone”, tegasnya.
PMII juga memberikan sinyal akan melakukan eskalasi aksi jika tuntutan mereka tidak direspons secara memadai, termasuk dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat sipil untuk mengawasi kinerja aparat penegak hukum.
Hingga aksi berakhir, pihak Polres Bone belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi. Situasi aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Penulis: S PNs
