Penulis : Dr. Muhammad Said, S. Sos. M. Si
Editor : Dr. Muhammad Husein Maruapey, Drs. M. Sc
Penerbit : Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia
Tebal : 15,5 x 23 cm. x + 157 Halaman
Tahun Terbit: Mei, 2026
ISBN : 978-634-278-409-9
Danau Tempe sebagai Arena Kontestasi Sumber Daya dan Pengetahuan
Buku “Berebut Air di Danau Tempe” merupakan hasil rekonstruksi dari disertasi doktoral penulis di bidang Administrasi Publik (UGM, 2019) yang berjudul “Struktur Jaringan Sosial Asimetris antara Pallawang dan Pakkajalalla dalam Pengelolaan Danau Tempe Sulawesi Selatan”.
Karya ini menghadirkan pembacaan kritis atas Danau Tempe bukan sekadar sebagai bentang alam, melainkan sebagai ruang hidup yang sarat makna ekologis, ekonomi, sosial, dan kultural. Sebagai danau tektonik dengan karakter fluktuatif (meluap di musim hujan dan menyusut di musim kemarau), Danau Tempe menjadi arena perebutan sumber daya yang intens di antara para aktor yang berkepentingan.
Penulis secara tajam mengkritik dominasi perspektif teknokratis dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang cenderung mengabaikan pengetahuan lokal. Melalui pendekatan ekonomi politik dan analisis jaringan sosial menggunakan teori pertukaran jaringan (Network Exchange Theory), buku ini menunjukkan bahwa istilah “berebut air” bukan sekadar metafora, melainkan representasi nyata dari konflik kepentingan antara nelayan besar (Pallawang) dan nelayan kecil (Pakkajalalla), antara orientasi pembangunan pertanian dan perikanan, serta antara pendekatan modern berbasis regulasi formal dengan praktik lokal berbasis kearifan tradisional seperti maccera tappareng dan idosa.
Lebih jauh, buku ini mengungkap bagaimana struktur jaringan sosial yang asimetris memicu ketidakseimbangan daya dukung (over carrying capacity), di mana eksploitasi sumber daya berlangsung secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Ketimpangan akses terhadap modal, kekuasaan, dan informasi menjadikan sebagian aktor dominan dalam mengontrol sumber daya, sementara kelompok lain terutama nelayan kecil (Pakkajalalla) termarjinalkan dan dalam taraf tertentu mengalami ploteriatisasi (pemiskinan). Dalam konteks ini, jaringan sosial bukan hanya alat interaksi, tetapi juga instrumen kekuasaan yang menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.
Krisis Tata Kelola dan Urgensi Kolaborasi Adaptif
Sebagai sumber daya milik bersama (common pool resource) , Danau Tempe idealnya dikelola secara kolektif dan terintegrasi lintas wilayah administratif. Namun, realitas menunjukkan fragmentasi tata kelola antar daerah yang diatur melalui kebijakan parsial seperti sistem pelelangan lahan ex-ornament.
Mekanisme ini justru memperdalam polarisasi antara Pallawang dan Pakkajalalla, menciptakan ketimpangan struktural yang mendorong praktik eksploitatif, konflik sosial, hingga munculnya strategi bertahan hidup seperti illegal fishing . Dengan mekanisme pelelangan, memori kolektif yang selama ini embedded di tengah nelayan yang melarang memasang alat tangkap secara permanen (mattang poli’) berdasarakan kearifan lokal “assala’ weddingg mopi nola lopi yase’na belle’e makkajai campongnge” menjadi tidak relevan.
Buku ini juga menyoroti kebijakan negara seperti pembangunan bendungan gerak dan proyek revitalisasi danau yang lebih merefleksikan kepentingan teknokratis dibanding kebutuhan riil masyarakat lokal. Kebijakan tersebut, meskipun diklaim untuk kepentingan ekologis dan peningkatan kesejahteraan, justru memicu konflik baru akibat ketidaksesuaian dengan praktik lokal dan kebutuhan ekonomi nelayan. Di sinilah tampak jelas benturan antara pengetahuan modern yang berbasis teknis-ilmiah dengan pengetahuan lokal yang bersumber dari pengalaman kolektif masyarakat.
Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, penulis menawarkan pendekatan collaborative management yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan sebagai solusi alternatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antara pengetahuan lokal dan modern, penguatan modal sosial, serta penyusunan kebijakan yang responsif terhadap dinamika lapangan. Buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi akademik, tetapi juga refleksi kritis sekaligus tawaran konseptual bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.
Secara keseluruhan, buku ini memberikan kontribusi penting dalam kajian administrasi publik dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam memahami bagaimana relasi kekuasaan, jaringan sosial, dan konflik kepentingan membentuk dinamika pengelolaan sumber daya alam bersama. “Berebut Air” pada akhirnya menjadi cermin dari tantangan besar dalam mewujudkan keadilan ekologis dan sosial di tengah tekanan pembangunan dan keterbatasan sumber daya
