Mamuju, Potretnusantara.co.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) merupakan instrumen penting dalam mempercepat penyelesaian konflik pertanahan di daerah.
Menurutnya, penyelesaian persoalan pertanahan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait agar keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum dan sosial.
“Jadi saya pikir GTRA itu sangat baik untuk para Kepala Kantor Pertanahan gunakan saat ada permasalahan pertanahan di masyarakat. Ajak bupati atau kepala daerahnya (dalam forum GTRA) karena memang mereka Ketua GTRA di daerah tersebut, yang bertanggung jawab atas daerah tersebut,” ujar Wamen Ossy saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, forum GTRA mempertemukan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, hingga instansi terkait untuk bersama-sama mencari solusi atas persoalan pertanahan yang terjadi di masyarakat.
Menurut Wamen Ossy, penyelesaian konflik pertanahan tidak akan berjalan optimal apabila masih terdapat perbedaan pandangan antarinstansi.
“Kalau antara BPN, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah masih ada perbedaan pendapat, maka penyelesaiannya tidak akan berjalan optimal. Karena itu, seluruh pihak harus duduk bersama terlebih dahulu,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy juga menyerahkan delapan sertipikat tanah wakaf dan aset pemerintah daerah. Penyerahan sertipikat turut didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat, Fredy Marfin.
Selain memberikan pengarahan, Wamen Ossy meninjau sejumlah ruangan di Kanwil BPN Sulawesi Barat dan menyempatkan diri bertegur sapa dengan para pegawai. Kegiatan itu diikuti para Pejabat Administrator, Kepala Kantor Pertanahan, Pejabat Pengawas se-Provinsi Sulawesi Barat, serta jajaran pegawai Kanwil BPN Sulawesi Barat.
