Jakarta, Potretnusantara.co.id – Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Paritrana Award 2025 sebagai kabupaten/kota terbaik di Indonesia dalam bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.
Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ), khususnya bagi pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan sosial berkelanjutan.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Muhaimin Iskandar kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, dalam seremoni di Plaza BPJAMSOSTEK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Capaian ini mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Guru Besar UIN Alauddin Makassar, Prof. Munawir, menilai penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan sosial masyarakat.
“Penghargaan ini bukan hanya soal capaian administratif, tetapi merupakan cerminan nyata dari komitmen pemerintah kota dalam memperluas Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ), terutama bagi pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan sosial secara berkelanjutan,” ujar Prof. Munawir, Sabtu (9/5/2026).
Ia menambahkan, keberhasilan Pemkot Makassar menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten, terutama dalam memperkuat akses jaminan sosial bagi kelompok pekerja informal dan rentan.
Menurutnya, penghargaan tersebut juga mencerminkan hadirnya nilai keadilan sosial dalam pelayanan publik, yang tidak hanya berhenti pada kebijakan, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain bahwa implementasi jaminan sosial yang terencana dan konsisten merupakan bagian penting dari pembangunan yang manusiawi dan berkeadaban,” ujarnya.
Prof. Munawir juga menegaskan, capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak hanya berorientasi pada target administratif dan statistik, tetapi juga menempatkan aspek kemanusiaan sebagai inti dari kebijakan publik.
“Pemerintah kota telah menunjukkan bahwa pelayanan publik yang berlandaskan nilai dan karakter mampu menghadirkan perlindungan dan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
