Takalar – Potretnusantara.co.id – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) disoroti aktivis mahasiswa. Pasalnya, sejumlah pegawai Lapas diduga lalai dari tanggungjawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Aktivis dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesian (KAMI), Dudi Kamaruddin menyoroti pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Lapas Kelas IIB Takalar, seperti live TikTok saat tengah menjalankan tugas.
Dudi menyatakan, bahwa hal tersebut bertentangan dengan penyampaian Kakanwil Kemenkumham Sulsel yang menyebut seluruh pegawai Lapas dilarang live TikTok saat menjalankan tugas.
Namun yang terjadi justru berbanding terbalik terhadap yang disampaikan Kakanwil Kemenkumham Sulsel.
Sejumlah alasan menurut Dudi Kamaruddin mengapa pegawai Lapas dilarang melakukan live TikTok saat bertugas, misalnya karena kerahasiaan. Ketentuan tersebut diatur dalam Kode Etik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pasal 4.
“Pegawai Lapas tidak boleh melakukan live TikTok saat bertugas, alasannya yang pertama karena sifat kerahasiaan, pegawai Lapas memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tentang narapidana, kegiatan Lapas, dan lain-lain,” ujar Dudi Kamaruddin dalam keterangan tertulisnya, pada Minggu (9/3/2025).
Lebih lanjut ia menerangkan bahwa pegagawai lapas memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas secara profesional.
“Kemudian karena penggunaan waktu, pegawai Lapas memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional. Melakukan live TikTok dapat mengganggu penggunaan waktu yang efektif,” tambahnya.
Untuk itu, ia menegaskan agar Kepala Lapas Kelas IIB Takalar segera dievaluasi sebab diduga tidak mampu mendisiplinkan anggotanya.
“Evaluasi Kalapas karena tidak mampu mendisiplinkan anggotanya atau mutasi anggota Lapas yang melanggar aturan,” tegas Dudi.
Dudi bahkan mengaku memiliki sejumlah data terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Lapas Takalar lainnya.
“Dalam waktu dekat, kami berencana melakukan aksi protes terhadap problem yang terjadi di Lapas Takalar. Selian yang kami sampaikan, kami masih memiliki sejumlah data lainnya, terkait perbuatan pegawai Lapas Takalar yang menyalahi aturan yang ada,” tegasnya.
