NewsPeristiwa

KPID Sulbar dan Lembaga Penyiaran Koordinasi dengan Gubernur, Bahas Penguatan Siaran Publik

×

KPID Sulbar dan Lembaga Penyiaran Koordinasi dengan Gubernur, Bahas Penguatan Siaran Publik

Sebarkan artikel ini

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat bersama Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) melakukan kunjungan dan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Rabu (23/4/2025).

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja gubernur ini turut dihadiri oleh Anggota DPRD Sulbar, Samsul Samad. Dari jajaran KPID, hadir Ketua Mu’min bersama para komisioner Nur Ali, Firman Getaran, dan Naluria Islami. Kepala Stasiun RRI Mamuju Rina Irfantini dan Kepala Stasiun TVRI Sulbar Mahyar, S.Sos juga turut mendampingi.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPID Sulbar, Mu’min, menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Pemerintah Provinsi Sulbar terhadap lembaga penyiaran.

“Kami menyampaikan terima kasih atas respon positif Pak Gubernur. Beliau menyatakan komitmen untuk terus mendukung penguatan lembaga penyiaran, baik melalui dukungan anggaran maupun kebijakan,” kata Mu’min.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan pentingnya peran KPID dalam mengawasi konten siaran yang beredar di tengah masyarakat, terutama di era digital yang kian pesat.

“Informasi di media sosial memang cepat, tetapi tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Hoaks kerap muncul. Di sinilah KPID harus hadir membentuk kelompok-kelompok informasi yang kredibel serta mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih memilih media mainstream yang memiliki legalitas,” ujar Gubernur.

Ia juga menekankan peran vital lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi akurat, edukatif, dan dapat dipercaya.

“Kita butuh media yang mampu menjadi penyeimbang informasi, sekaligus sebagai sarana pendidikan publik. RRI dan TVRI harus tetap kuat dan relevan di tengah tantangan digitalisasi,” tambahnya.

Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan lembaga penyiaran dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab di Sulawesi Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *