Transparansi Anggaran Diperkuat, Pemprov Sulbar Evaluasi Ranperda APBD Se-Kabupaten

Mamuju, Potretnusantara.co.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKPD memulai evaluasi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 dan Ranperkada Penjabaran Pertanggungjawaban APBD kabupaten se-Sulbar.

Kabupaten Pasangkayu menjadi daerah pertama yang mengikuti evaluasi perdana yang digelar Senin, (21/7/2025), di ruang rapat BPKPD Sulbar.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, didampingi Sekretaris BPKPD Fahri Yusuf, Kasubid Akuntansi Indah Mustika Sari, serta tim teknis lainnya.

Muhammad menjelaskan, evaluasi tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga menilai kualitas pengelolaan anggaran. “Kami ingin memastikan pengelolaan APBD sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.

Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menambahkan bahwa evaluasi ini memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. “Setiap ranperda dan ranperkada harus disusun secara transparan dan sesuai rencana kerja,” tegasnya.

Evaluasi ini juga mendukung visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam membangun pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang berkualitas.

Setelah Pasangkayu, tahapan evaluasi akan dilanjutkan ke kabupaten lain di Sulawesi Barat.

Editor: Dino