Pemerintahan

Konsel Incar Penghargaan Swasti Saba Padapa dalam Penilaian Kabupaten Sehat 2027

×

Konsel Incar Penghargaan Swasti Saba Padapa dalam Penilaian Kabupaten Sehat 2027

Sebarkan artikel ini

Konawe Selatan, Potretnusantara.co.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) mulai mematangkan langkah strategis guna menghadapi penilaian penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tahun 2027. Kesiapan tersebut dibahas dalam Rapat Pertemuan Tim Pembina Kabupaten Sehat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel, Ichsan Porosi, bertempat di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Konawe Selatan, Senin (16/11/2026).

Rapat koordinasi lintas sektor ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Konsel selaku koordinator penyelenggaraan Kabupaten Sehat, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Konawe Selatan.

Dalam arahannya, Sekda Ichsan Porosi menekankan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh pimpinan OPD dalam menyiapkan dokumen pendukung maupun implementasi program di lapangan agar target penilaian Kabupaten Sehat dapat tercapai secara optimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan, Nurlita Jaya, S.Si., M.Kes., dalam pemaparan teknisnya menjelaskan bahwa Konawe Selatan menjadi salah satu dari tiga hingga empat kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendapat kesempatan mengikuti seleksi Kabupaten Sehat pada tahun 2027 mendatang.

“Bahwa Sulawesi Tenggara dan ada tiga atau empat kabupaten di Sultra yang diberikan kesempatan untuk mengikuti penyeleksian Kabupaten Sehat di 2027, yang insyaallah akan dilakukan seleksi secara administrasi dan pemeriksaan secara langsung di beberapa titik lokasi,” ujar Nurlita Jaya.

Lebih lanjut, Nurlita Jaya menerangkan bahwa esensi dari program Kabupaten Sehat berfokus pada penataan wilayah secara terpadu melalui sembilan tatanan penilaian. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang solid antara Tim Pembina Kabupaten Sehat (unsur OPD), Forum Kabupaten Sehat (unsur masyarakat dan pemangku kepentingan di luar ASN yang diketuai oleh Ketua DPRD), Forum Kecamatan Sehat, hingga Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat desa dan kelurahan.

“Kata kunci daripada Kabupaten Sehat itu adalah menyangkut wilayah. Wilayah urusan yang menjadi tugas daripada pemerintah untuk bisa bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni oleh penduduknya. Jadi otomatis akan terintegrasi beberapa program yang masuk dalam atau terbagi dalam beberapa tatanan,” jelasnya.

Terkait teknis administrasi, seluruh dokumen evaluasi dan rekam jejak program dari tahun 2024 hingga 2026 wajib diunggah melalui sistem digitalisasi aplikasi Sipatas oleh Person in Charge (PIC) masing-masing OPD di bawah pengawasan langsung Kepala OPD. Verifikasi oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian terkait dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan tahun (Juli) 2027 mendatang, dengan target awal meraih penghargaan Swasti Saba kategori Padapa (pemenuhan lima tatanan).

Menutup penjelasannya, Nurlita Jaya memastikan bahwa pelaksanaan program ini tidak membebani anggaran daerah dengan kegiatan baru, melainkan mengoptimalkan integrasi program yang sudah berjalan di masing-masing instansi.

“Anggarannya ditanya anggarannya apa ya? Anggarannya adalah yang masuk di dalam OPD masing-masing. Jadi ini kita tidak buat program baru, Bapak Ibu, tapi programnya yang memang sudah ada di dalam program OPD masing-masing,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *