Kendari, Potretnusantara.co.id – Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Daerah Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh dan siap membantu Polri menjalankan instruksi tegas Presiden RI Prabowo Subianto terkait penataan sektor pertambangan.
Sebagaimana disampaikan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, pada (17/11/ 2026). di Mabes Polri Polri melalui Bareskrim dan Baintelkam akan segera melakukan pendataan komprehensif seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk memastikan minimal 70% hasil tambang dinikmati negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo di Tanwir Muhammadiyah Palu, 14 November 2026, yang menegaskan semua IUP harus memberikan manfaat minimal 70% bagi negara, bahkan bila perlu melalui penguasaan saham oleh negara.
Sebagai mitra strategis Polri di tingkat tapak, Pokdar Kamtibmas Sultra siap:
1. Jadi Mata dan Telinga di Lapangan
Sultra adalah jantung nikel nasional. Kami memiliki jaringan Pokdar di 17 Kabupaten/Kota, khususnya di lingkar tambang Konawe, Kolaka, Konawe Utara, Bombana, dan Buton. Kami siap memberikan informasi awal (early warning) terkait aktivitas tambang yang diduga ilegal, tidak memiliki IUP aktif, atau melampaui batas konsesi.
2. Bantu Validasi Data IUP vs Fakta Lapangan
Kami mendukung pendataan Bareskrim-Baintelkam dengan membantu mencocokkan data di Minerba One Map Indonesia (MOMI) dengan aktivitas nyata di lapangan, termasuk dugaan pengangkutan dan penjualan ore nikel di luar prosedur, seperti yang kini menjadi perhatian publik di Kolaka dan Konawe Utara.
3. Kawal Perusahaan Legal, Tertibkan yang Ilegal
Sesuai penegasan Kapolri, perusahaan legal harus dikawal agar usahanya berjalan baik, sementara praktik ilegal wajib ditertibkan. Pokdar akan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat lingkar tambang, perusahaan patuh, dan Polres/Polsek agar tidak terjadi konflik sosial.
4. Dukung Transparansi PPM dan Penerimaan Negara
Kami juga akan membantu memantau pelaksanaan kewajiban Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan mencegah kebocoran penerimaan negara akibat manipulasi volume ekspor yang kini akan dikonsolidasikan melalui satu pintu PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Ketua Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Sultra menegaskan:
“Instruksi Presiden Prabowo adalah momentum kembalikan kekayaan alam untuk rakyat. Kami di Sultra yang hidup di atas deposit nikel terbesar dunia, merasakan langsung paradoks tambang. Kami siap berikan masukan, data, dan informasi yang akurat kepada Polri. Tidak ada ruang untuk mafia tambang, backing, atau pembiaran aparat. Sultra harus jadi contoh penertiban tambang yang berkeadilan.”
Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Sultra mengajak seluruh elemen masyarakat, LSM, dan insan pers di Sultra untuk bersama-sama melaporkan dugaan pelanggaran pertambangan melalui saluran resmi Pokdar dan Polres setempat dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

















