Soppeng, Potretnusantara.co.id – Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kabupaten Soppeng.
Penyerahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kabupaten Soppeng di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (14/9/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Soppeng, H. Naspiding, didampingi Wakil Ketua II DPRD Soppeng, Muhammad Taufan.
Penyerahan nota keuangan dan Ranperda tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Soppeng atas perhatian serta kerja sama dalam mengawal penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia menjelaskan, rancangan perubahan APBD disusun dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Penyesuaian anggaran tersebut juga menjadi respons pemerintah daerah terhadap berbagai dinamika selama tahun anggaran berjalan.
Dari sisi pendapatan, proyeksi Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp1.023.000.221.268 atau meningkat Rp89.906.206.977 dibandingkan APBD pokok.
Sementara itu, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.089.227.221.742. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan kewajiban pelayanan dasar publik yang belum tuntas, perbaikan infrastruktur, serta penanganan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Pada sisi pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp86.268.408.338 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berdasarkan hasil audit. Adapun Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp20.041.407.864 dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Bupati menegaskan, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rancangan perubahan APBD telah disusun oleh masing-masing perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.
Namun, ia mengingatkan agar penyusunan usulan program dan kegiatan tidak sekadar mengikuti pola penganggaran tahun-tahun sebelumnya. Setiap usulan harus dinilai berdasarkan urgensi, manfaat, kesiapan pelaksanaan, dan kemampuan pembiayaan.
“Setiap usulan program dan kegiatan harus terlebih dahulu diuji dari sisi urgensi, manfaat, kesiapan pelaksanaan, serta kemampuan pembiayaannya,” tegasnya.
Menurut Suwardi, evaluasi terhadap setiap usulan menjadi penting karena waktu pelaksanaan yang tersisa pada Tahun Anggaran 2026 relatif terbatas. Karena itu, ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif, mendalam, dan tepat waktu dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta profesionalisme.
Ia juga membuka ruang bagi DPRD untuk menyampaikan saran, koreksi, maupun kritik konstruktif dalam proses pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Apabila terdapat perubahan terhadap proyeksi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan selama pembahasan, Suwardi berharap seluruh penyesuaian dapat dibicarakan dan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah Daerah tentu sangat mengharapkan saran, koreksi, dan kritik konstruktif dari DPRD dalam rangka penyempurnaan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2026 tersebut selanjutnya akan dibahas DPRD bersama pemerintah daerah sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.
Rapat paripurna turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Soppeng, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
