Majene, Potretnusantara.co.id – Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae Timur, Sulawesi Barat, Sabtu (29/8/2026).
Aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya DPC PERMAHI Majene, LMND Majene, BEM FMIPA, BEM Ekonomi, GMKI Majene, CGRI, serta SEMUT.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup isu nasional hingga persoalan lokal di Sulawesi Barat. Massa menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan respons dan kebijakan yang lebih konkret dari pemerintah maupun DPRD.
Jenderal Lapangan aksi, Gilang, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kritik mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Untuk isu nasional, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan, salah satunya mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Selain itu, massa menyerukan agar TNI kembali ke barak serta mendorong penguatan supremasi sipil. Menurut mahasiswa, supremasi sipil menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi dan memastikan pemerintahan berjalan berdasarkan prinsip negara hukum.
Tidak hanya isu nasional, mahasiswa turut membawa sejumlah persoalan yang terjadi di Sulawesi Barat, terutama terkait lingkungan, agraria, dan pengelolaan sumber daya alam.
Massa mendesak pemerintah menghentikan perampasan ruang hidup masyarakat Sulawesi Barat serta segera menyelesaikan konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Mahasiswa juga secara khusus menyerukan penghentian aktivitas maupun rencana pertambangan di Pamboang. Mereka turut menolak wacana tambang logam tanah jarang di Tapalang.
Menurut mahasiswa, kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.
Di sektor pendidikan, mahasiswa mendorong pemerintah mewujudkan pendidikan gratis sekaligus menyediakan beasiswa daerah bagi masyarakat dari kelompok miskin.
Mereka juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan SLB Lutang yang dinilai membutuhkan perhatian serius agar hak masyarakat memperoleh pendidikan dapat terpenuhi.
Persoalan anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) turut menjadi bagian dari tuntutan. Mahasiswa meminta pemerintah menyelesaikannya secara konkret melalui kebijakan yang memastikan anak-anak di Sulawesi Barat tetap memperoleh akses pendidikan.
Selain pendidikan, mahasiswa juga menyoroti persoalan sosial, termasuk penertiban pedagang kaki lima (PKL).
Penertiban, kata mereka, harus dilakukan secara tertib dengan tetap memperhatikan kepentingan dan keberlangsungan hidup para pedagang.
Mahasiswa juga menuntut perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual (KS) serta penyediaan ruang aman bagi perempuan.
Mereka mendorong penguatan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan memastikan masyarakat memperoleh keadilan.
Anggota Komisi II DPRD Majene, Napirman, mengatakan pihaknya tetap menerima aspirasi mahasiswa meski aksi berlangsung pada hari libur kerja.
“Walaupun hari libur kerja, kami menerima adik-adik mahasiswa dengan baik. Apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan mereka tentu akan kami dengarkan dan kami tampung,” kata Napirman.
Menurut Napirman, penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Ia mengapresiasi mahasiswa yang datang menyampaikan persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat.
Ia mengatakan tuntutan mahasiswa tidak hanya menyangkut persoalan nasional, tetapi juga berbagai persoalan daerah, seperti pendidikan, lingkungan, agraria, sosial, dan perlindungan masyarakat.
“Kami tentu akan melihat dan mencermati satu per satu apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Aspirasi ini akan kami sampaikan dan koordinasikan sesuai kewenangan DPRD maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Napirman menegaskan DPRD Majene terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa maupun masyarakat. Menurutnya, kritik diperlukan untuk mendorong pemerintah dan lembaga legislatif lebih responsif terhadap persoalan masyarakat.
“Jangan sampai aspirasi ini berhenti hanya di sini. Kami berharap ada tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing, sehingga persoalan yang disampaikan mahasiswa dapat dicarikan jalan keluarnya,” katanya.
Ia juga berharap mahasiswa terus mengawal persoalan yang disampaikan secara kritis dan konstruktif serta mengedepankan komunikasi dan dialog dalam mencari solusi.
Gilang menegaskan, Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene tidak ingin penyampaian aspirasi berhenti pada penerimaan tuntutan secara simbolik.
Menurutnya, DPRD Kabupaten Majene telah menyatakan kesediaan menindaklanjuti sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kami ingin menegaskan bahwa apa yang disampaikan hari ini bukan sekadar untuk didengar dan kemudian dilupakan. DPRD telah menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan yang kami bawa melalui Rapat Dengar Pendapat, dan komitmen tersebut harus dibuktikan,” tegas Gilang.
Ia mengatakan mahasiswa akan mengawal realisasi RDP tersebut. Mereka tidak ingin aksi berakhir pada penerimaan aspirasi tanpa tindak lanjut.
“Kami akan menunggu dan mengawal realisasi RDP tersebut. Kami tidak ingin ada pola lama, ketika mahasiswa datang menyampaikan tuntutan, kemudian diterima, dibuatkan dokumentasi, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut,” kata Gilang.
Menurutnya, jika DPRD berkomitmen menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui langkah nyata.
“Kami meminta komitmen itu diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujarnya.(*/Ifn)
