Polewali Mandar, Potretnusantara.co.id – Kasus dugaan pencairan pinjaman fiktif yang menyeret PNM Mekaar Unit Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Selasa (28/7/2026) terus menuai sorotan. Jumlah warga yang mengaku menjadi korban terus bertambah. Mereka tak hanya mengeluhkan adanya pinjaman yang tercatat atas nama mereka tanpa sepengetahuan, tetapi juga menemukan dugaan perubahan data kependudukan.
Persoalan itu mencuat setelah sejumlah warga menelusuri tunggakan pinjaman yang tercatat di PNM Mekaar Unit Wonomulyo. Dalam penelusuran tersebut, warga menemukan aplikasi internal PNM Mekaar yang digunakan untuk melihat data nasabah, termasuk informasi pinjaman dan tunggakan.
Salah satu korban Nurlina, mengungkapkan sebelumnya warga tidak mengetahui keberadaan aplikasi PNM Digi yang digunakan dalam proses penginputan data nasabah.
“Na bilang adminnya tidak bisa diakses kalau bukan orang pusat, tapi pada saat di demo ternyata bisa semuaji na akses nasabah. Memang PNM ini kurang ajar, sudah lama na tutup-tutupi ini pencairan fiktif supaya warga tidak tahu kebusukannya ini PNM,” jelasnya.
Temuan tersebut kemudian diungkapkan Nurlina, saat demonstrasi di depan Kantor PNM Mekaar Unit Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat (24/7/2026).
Nurlina mengatakan, dirinya mengetahui adanya dugaan pinjaman yang tercatat atas namanya setelah mendapat informasi dari teman suaminya yang bekerja di salah satu bank.
“Awalnya saya ditanya teman suamiku yang kerja di bank, dia bilang coba buka ki’ aplikasi PNM Digi, cek data-data ta, berapa jumlah pinjaman ta,” katanya.
Selain dugaan pencairan pinjaman tanpa sepengetahuan nasabah, warga juga menemukan adanya dugaan perubahan data kependudukan dalam Kartu Keluarga (KK). Nurlina menduga perubahan tersebut berkaitan dengan proses pencairan pinjaman yang dilakukan tanpa sepengetahuannya.
“Bisa saja toh, supaya pencairan bisa dilakukan. Dirubahlah KK-ku dengan status cerai hidup, padahal masih sama ka suamiku,” geram Nurlina.
Menanggapi dugaan manipulasi data kependudukan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Polewali Mandar, Yusran, S.Sos., mengatakan pihaknya tidak pernah menerbitkan dokumen KK yang dimaksud.
Ia juga menyebut nama kepala dinas yang tercantum dalam dokumen KK tersebut tidak pernah menjabat sebagai Kepala Dukcapil Polewali Mandar.
“Dari dokumennya saja sudah pasti palsu dan tidak ada juga kepala dinas namanya Andi Askari di sini,” ujarnya.
Yusran menjelaskan, akses terhadap data kependudukan tidak dapat dilakukan secara bebas. Menurut dia, sejumlah lembaga keuangan telah terhubung dengan sistem Dukcapil untuk keperluan verifikasi data kependudukan, termasuk PNM.
“Tidak ada yang bisa mengakses, hanya Capil yang bisa. Tapi yang terkoneksi dengan Dukcapil itu semua perbankan, termasuk PNM,” tutup Yusran.
