Kendari, Potretnusantara.co.id – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dengan fokus utama pada kesiapan penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Kunjungan yang berlangsung pada Kamis (23/7/2026) tersebut dipimpin Anggota Komite IV DPD RI, Leni Andriani Surunuddin, B.Bus., M.Com., dan disambut jajaran BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam pertemuan itu, berbagai aspek strategis menjadi perhatian, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, sarana pendukung, pemanfaatan teknologi informasi, hingga koordinasi lintas pemangku kepentingan guna memastikan pelaksanaan SE2026 berjalan optimal.
Anggota Komite IV DPD RI, Leni Andriani Surunuddin, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh tahapan persiapan sensus berjalan sesuai ketentuan serta mampu menghasilkan data statistik yang kredibel.
“Kunjungan kerja ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Tenggara, sekaligus memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menilai keberhasilan Sensus Ekonomi tidak hanya bergantung pada BPS, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi antara pemerintah, BPS, dan seluruh pihak terkait menjadi kunci agar Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan,” katanya.
Sementara itu, jajaran BPS Provinsi Sulawesi Tenggara memaparkan berbagai langkah persiapan yang telah dilakukan, termasuk penguatan kapasitas petugas, kesiapan sistem teknologi informasi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Dalam diskusi tersebut juga dibahas sejumlah tantangan yang berpotensi dihadapi di lapangan serta strategi mitigasi agar proses pendataan berlangsung efektif dan menjangkau seluruh pelaku usaha di Sulawesi Tenggara.
Pihak BPS optimistis, melalui kolaborasi yang kuat dengan DPD RI dan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berlangsung lancar.
“Kami terus memperkuat seluruh aspek persiapan, mulai dari SDM, sistem pendukung, hingga koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan SE2026 berjalan sukses dan menghasilkan data statistik yang berkualitas,” ungkap perwakilan BPS Sulawesi Tenggara.
Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting dalam menyediakan data yang akurat mengenai kondisi perekonomian nasional maupun daerah. Data tersebut akan menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
