Advertorial

Pertemuan Dengan Kelompok Tani, Pemkab Polman Dorong Rehabilitasi Irigasi Di Desa Rumpa

×

Pertemuan Dengan Kelompok Tani, Pemkab Polman Dorong Rehabilitasi Irigasi Di Desa Rumpa

Sebarkan artikel ini

Polewali Mandar, Potretnusanatara.co.id – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mulai mematangkan persiapan musim tanam gadu yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Salah satu fokusnya ialah membenahi persoalan irigasi yang selama ini menjadi kendala utama petani di Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Senin (13/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Polewali Mandar turut hadir langsung bersama dengan Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (Disbun TPHP), Dinas PU serta jajaran Pemkab Polman. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi forum evaluasi hasil musim tanam sebelumnya serta pembahasan kesiapan menghadapi musim tanam berikutnya.

Selain irigasi, pemerintah daerah membahas distribusi pupuk bersubsidi, penguatan kelembagaan kelompok tani, hingga penerapan teknologi budidaya modern untuk meningkatkan produktivitas padi.

Kepala Disbun TPHP Kabupaten Polewali Mandar, Moh. Jumadil, mengatakan keberhasilan produksi padi sangat bergantung pada ketersediaan air. Karena itu, perbaikan jaringan irigasi terus dilakukan sesuai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

“Irigasi memang menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi padi. Kewenangannya terbagi mulai dari bendungan, saluran primer, sekunder hingga tersier. Untuk wilayah Desa Rumpa, saat ini sudah ada pekerjaan rehabilitasi irigasi tersier yang dikerjakan Balai, dan tahun ini juga telah mendapatkan program rehabilitasi serta pengembangan jaringan irigasi,” kata Jumadil.

Menurut dia, pembangunan fisik jaringan irigasi tidak akan memberi hasil maksimal tanpa pengelolaan distribusi air yang baik. Koordinasi antara Balai Pengelola Irigasi, petugas pintu air, pemerintah daerah, dan petani diperlukan agar air dapat mengalir secara merata ke seluruh areal persawahan.

Persoalan lain yang disoroti adalah penyaluran pupuk bersubsidi. Jumadil menjelaskan, distribusi pupuk masih mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Konsekuensinya, petani yang belum tergabung dalam kelompok tani belum dapat mengakses pupuk bersubsidi.

Karena itu, pemerintah daerah akan memperbarui pendataan petani bersama pemerintah desa dan pengurus kelompok tani agar seluruh petani yang memenuhi syarat dapat masuk dalam kelembagaan resmi dan memperoleh akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Dinas Pertanian juga mensosialisasikan program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PMAS), sebuah pendekatan budidaya yang menjadi bagian dari program nasional modernisasi pertanian.

Melalui metode tersebut, kepadatan tanaman disebut dapat mencapai sekitar satu juta rumpun per hektare, meningkat dibanding pola tanam konvensional yang rata-rata sekitar 300 ribu rumpun per hektare. Dengan sistem itu, produktivitas padi ditargetkan mampu mencapai hingga 10 ton per hektare.

“Model ini tetap menggunakan perlakuan budidaya yang sama, mulai dari pemupukan, pengelolaan air hingga pengendalian hama. Namun biaya operasionalnya justru lebih rendah karena proses tanam menjadi lebih efisien,” ujar Jumadil.

Kabupaten Polewali Mandar kini telah memiliki lahan percontohan PMAS di wilayah Bumiayu. Pemerintah daerah juga memperoleh alokasi pengembangan seluas sekitar 1.500 hektare sebagai bagian dari perluasan program tersebut.

Jumadil juga meminta petani menerapkan pola tanam serentak. Menurut dia, keserempakan waktu tanam akan mempermudah pengaturan distribusi air sekaligus menekan serangan organisme pengganggu tanaman.

Ia menjelaskan, perbedaan waktu tanam menyebabkan hama berpindah dari lahan yang telah dipanen menuju tanaman yang masih berada pada fase pertumbuhan. Kondisi itu berpotensi meningkatkan serangan hama dan menurunkan hasil panen.

“Pola tanam serentak harus terus didorong. Selain untuk pengendalian hama, persoalan ini juga berkaitan dengan pengaturan ketersediaan air. Karena itu diperlukan koordinasi yang baik dengan Balai Pengelola Irigasi agar kebutuhan air petani dapat terpenuhi secara merata,” katanya.

Di luar aspek budidaya, Jumadil mengingatkan pentingnya menjaga kawasan hulu daerah aliran sungai. Menurut dia, pembukaan lahan dan penggundulan hutan di wilayah pegunungan akan mengurangi debit air yang menjadi sumber utama irigasi pertanian.

“Kalau kawasan hulu terus mengalami kerusakan, debit air akan semakin berkurang dan persoalan irigasi akan menjadi masalah yang terus berulang bagi petani,” ujarnya.

Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berharap pembenahan irigasi, penyaluran pupuk yang lebih tepat sasaran, penerapan teknologi PMAS, serta penerapan pola tanam serentak dapat meningkatkan produktivitas padi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *