Polewali Mandar, Potretnusanatara.co.id – Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, menuai sorotan dari warga. Selain dituding menyebabkan kerusakan infrastruktur, proyek tersebut juga dipersoalkan karena dinilai kurang melibatkan tenaga kerja lokal secara proporsional.
Sejumlah warga menyebut komposisi pekerja di lokasi proyek lebih banyak berasal dari luar daerah. Mereka menilai kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar belum terbuka secara merata.
“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, sekitar 70 persen pekerja berasal dari luar, sementara tenaga kerja lokal hanya sekitar 30 persen,” kata seorang warga, Jumat, 12 Juni 2026.
Keluhan tidak hanya datang dari warga Desa Sambaliwali. Masyarakat Desa Tenggelang dan Desa Luyo, yang menjadi jalur utama menuju lokasi proyek, juga menyampaikan keberatan serupa.
Mereka menilai manfaat ekonomi dari proyek tersebut lebih banyak dirasakan oleh warga Desa Sambaliwali, sementara desa lain yang turut terdampak aktivitas pembangunan belum memperoleh kesempatan kerja yang seimbang.
Di sisi lain, lalu lintas kendaraan proyek disebut telah menyebabkan kerusakan pada sejumlah ruas jalan, drainase, dan deker di Desa Tenggelang. Warga mengaku kecewa karena hingga kini belum melihat adanya perbaikan yang memadai.
KD, salah seorang warga, mempertanyakan pola rekrutmen tenaga kerja yang dianggap tidak merata.
“Kami mempertanyakan mengapa tenaga kerja yang direkrut mayoritas hanya berasal dari satu desa. Padahal desa lain juga terdampak langsung oleh aktivitas proyek ini,” ujarnya.
Kekecewaan warga disebut semakin meningkat. Sejumlah tokoh masyarakat dari Desa Tenggelang dan Desa Luyo dikabarkan mulai membahas langkah-langkah protes apabila tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan maupun pengelola proyek.
Salah satu opsi yang mengemuka adalah pemboikotan akses jalan menuju lokasi pembangunan sebagai bentuk tekanan agar kerusakan infrastruktur segera diperbaiki dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal diperluas.
Warga berharap kontraktor pelaksana, pengelola proyek, serta pemerintah terkait segera memberikan penjelasan dan solusi atas persoalan tersebut. Mereka menilai langkah itu penting untuk mencegah munculnya konflik sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan Sekolah Rakyat.
