Jakarta, Potretnusantara.co.id – Baru dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang langsung menegaskan arah baru pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bersama jajaran BGN, ia akan memprioritaskan efisiensi anggaran, peningkatan kualitas layanan, serta penataan ulang sasaran penerima manfaat agar program unggulan pemerintah tersebut lebih tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan Nanik usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Nanik, efisiensi menjadi langkah awal yang akan dilakukan tanpa mengurangi target pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.
“Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” jelas Nanik.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN akan melakukan moratorium sementara untuk mengkaji kebutuhan ideal jumlah dapur MBG di berbagai daerah. Evaluasi dilakukan guna memastikan kapasitas layanan dapur yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya berlebihan,” pungkasnya.
Tak hanya menata infrastruktur program, BGN juga akan melakukan refocusing terhadap kelompok penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan intervensi gizi benar-benar diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Nanik mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat yang saat ini mencapai 63 juta orang akan dievaluasi kembali untuk memastikan ketepatan sasaran program.
“Jadi kita akan arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini bener tuh 63 juta ini butuh. Atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” jelasnya.
Selain efisiensi dan penajaman sasaran, BGN juga menempatkan peningkatan kualitas program sebagai prioritas utama sepanjang 2026. Nanik menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi semata-mata mengejar perluasan jumlah layanan, melainkan memastikan seluruh dapur MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak,” pungkasnya.
Untuk memperluas jangkauan program, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN juga akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR.
Menurut Nanik, skema pembiayaan alternatif menjadi salah satu opsi agar masyarakat di daerah yang belum terjangkau tetap dapat menerima manfaat Program MBG.
“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan, atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar berinvestasi,” ucapnya.
Melalui serangkaian langkah tersebut, BGN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis yang lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas gizi generasi Indonesia.
