MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id — Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Barat (Sulbar) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar menggelar Sulbar Islamic Intellectual Summit 2026, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Merancang Masa Depan SDM Sulbar Berbasis Spiritualitas dan Intelektualitas” itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana.
Dalam sambutannya, Junda Maulana mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai kolaborasi antara KAHMI dan Pemprov Sulbar sebagai langkah positif dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) di daerah.
“Ini adalah kegiatan yang sangat baik. Saya tertarik dengan temanya, merancang sumber daya manusia Sulbar,” ujar Junda.
Ia menegaskan, Sulbar saat ini menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi kunci utama pembangunan.
Menurut Junda, pembangunan SDM tidak cukup hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga harus diimbangi dengan nilai-nilai spiritual.
“Kita ketahui bahwa dua dimensi ini harus seimbang dalam pengembangan diri. Ilmu pengetahuan tanpa spiritualitas bisa berdampak pada rendahnya akhlak. Sebaliknya, spiritualitas tanpa intelektualitas juga membuat kita tidak kompetitif,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa keseimbangan antara intelektualitas dan spiritualitas merupakan fondasi penting dalam membangun daerah dan bangsa. Selain itu, Junda juga menyampaikan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar sebagai indikator kemajuan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi Sulbar, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, hingga ketenagakerjaan. Untuk itu, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat seperti KAHMI.
“Peran edukasi sangat penting. Kita harus terus mengedukasi masyarakat agar mampu menghadapi perubahan,” katanya.
Di sisi lain, Junda juga mengingatkan pentingnya keterbukaan daerah terhadap investasi. Menurutnya, penerimaan masyarakat terhadap investor harus didukung dengan komunikasi yang efektif serta informasi yang transparan.
“Investasi yang masuk harus bisa kita terima dengan komunikasi yang baik. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang lengkap agar bisa memahami manfaatnya,” tutupnya.
(dn)
